Beda Sikap NU, Ansor dan PMII Menyoal Kenaikan BBM

BOGOR, iNews.id - Setelah satu bulan masyarakat dihadapkan pada desas-desus naiknya bahan bakar minyak (BBM), akhirnya pada Sabtu, 3 September 2022 lalu Presiden Jokowi benar-benar menaikkan harga BBM.

Kenaikan harga BBM ini sudah berdampak bahkan sekitar sebulan sebelum diputuskan oleh pemerintahan Jokowi. Desas-desus pengurangan subsidi menyebabkan gonjang-ganjing di masyarakat. Dua dampak nyatanya adalah antrean mengular di pom bensin dan warga merasakan kelangkaan.

Baca Juga

Polemik Pajak Bonus, Ketua Cabor KONI Kabupaten Bogor: Jangan Sampai Atlet 'Eksodus' ke Daerah Lain

Pasca ditetapkannya keputusan untuk menaikkan harga BBM, sontak menuai reaksi yang berbeda-beda dikalangan masyarakat. Pro dan kontra mewarnai perdebatan kenaikan harga BBM baik di media sosial maupun di ruang publik lainnya. Alih-alih mensejahterakan, sejumlah kelompok masyarakat merasa kenaikan harga BBM semakin memojokkan nasib mereka.

Sebaliknya, sebagian kelompok masyarakat pula menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM subsidi adalah langkah yang tepat. Bagi mereka yang pro terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, langkah pemerintah perlu diapresiasi, sebab ditengah ketidakpastian geopolitik dunia, tidak banyak pilihan yang bisa diambil negara dalam mengelola stabilitas fiskal.

Membiarkan subsidi BBM dinikmati kalangan mampu saat masyarakat bawah terus tertekan karena inflasi, tentu tak dapat dibenarkan. Perbedaan pendapat tersebut bahkan terlihat di kalangan masyarakat nahdliyin.

Baca Juga

GLOW, Wisata Malam di Kebun Raya Bogor Resmi Dihentikan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf di sela-sela kegiatan Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara menyatakan bahwa PBNU memaklumi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Menurut Gus Yahya, "pilihan sulit pemerintah untuk menaikkan harga BBM harus didukung penuh, jika tidak keadaan akan lebih sulit ditengah ketidakpastian kondisi geopolitik global."

Senada dengan sikap PBNU, Gus Yaqut Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR) sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama menganggap, "Kebijakan pemerintah menyesuaikan harga BBM merupakan langkah realistis yang harus diambil agar beban negara tidak kian berat. Dengan pengurangan subsidi  untuk BBM, maka keuangan negara diharapkan stabil."

Berbeda dengan PBNU dan GP Ansor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi mahasiswa berembrio Nahdalatul Ulama justru menyatakan sikap tegas menolak kenaikan harga BBM.

Baca Juga

Tanggapi Soal SE Menag Terkait Pengeras Suara di Masjid, Partai Ummat: Tidak Ada Urgensinya

Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Muhammad Abdullah Syukri. Gus Abe, sapaan akrabnya bahkan telah terjun langsung melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersama 3000 kader PMII di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/9/2022) lalu dan aksi tersebut diikuti dengan demonstrasi jutaan kader PMII secara serentak di berbagai daerah.

Bagi PMII, "kenaikan harga BBM hanya akan memicu terjadinya keguncangan ekonomi. Bisa dipastikan kenaikan harga BBM akan berdampak pada biaya hidup di berbagai sektor, termasuk kenaikan harga bahan pokok. Jika subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran yang harus dilakukan adalah reformasi tata kelola sumber daya energi, bukan menaikkan harga BBM subsidi."

Tidak hanya pada momentum kenaikan harga BBM, seringkali pada banyak isu, PMII berbeda pandangan dengan NU. Pada isu perpanjangan masa jabatan Presiden misalnya, NU melalui Gus Yahya tegas mendukung untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 karena kondisi bangsa yang sedang menghadapi Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

Sebaliknya, Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri dengan tegas dan lantang menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal secara struktural,  PMII adalah organisasi gerakan yang lahir dari rahim NU.

Urgensi Konsolidasi Nahdliyin

Apa yang menyebabkan perbedaan sikap melulu terjadi? Hubungan PMII-NU memiliki rangkaian historis yang panjang dan berliku. Desas-desus hubungan PMII-NU pun sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Bahkan di kalangan internal masyarakat nahdliyin, PMII kerap disebut sebagai ‘anak nakal’ NU.

Tarik ulur hubungan PMII-NU lumrah terjadi. NU perlahan mulai kehilangan jati dirinya sebagai organisasi kultural, hal ini terjadi akibat interaksi NU dengan kekuasaan yang semakin massif beberapa dekade belakangan.

Sementara PMII sebagai organisasi mahasiswa didirikan guna menghadirkan pembaharuan; anti status quo dan tajam menyoroti kebijakan serta kinerja.pemerintahan. Perbedaan dinamika tersebut kemudian mempengaruhi sikap politik masing-masing organisasi.

Namun, terlepas dari tarik ulur hubungan PMII-NU, kaum nahdliyin penting untuk memperkuat konsolidasi merespon isu-isu kerakyatan yang terjadi belakangan. NU didirikan untuk berperan memperkokoh NKRI dan memposisikan peran politiknya semata-mata untuk kesejahteraan ummat.

Begitu pula PMII didirikan atas dasar politik kerakyatan. Kenaikan harga BBM adalah persoalan kerakyatan yang harus segera diurai oleh PMII dan NU.

Sebab dampaknya adalah meningkatnya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat dan terguncangnya ekonomi kerakyatan.

Maka dari itu, penting untuk segenap keluarga besar nahdliyin untuk melakukan konsolidasi guna menyamakan visi kerakyatan. Sebab, sebagai sesama keluarga nahdliyin, tak elok rasanya punya sikap yang berbeda-beda ditengah rakyat yang sedang menderita. (Sumber : Muhammad Dani - Peneliti Nawaksa)

Editor : Furqon Munawar