JAKARTA, iNewsBogor.id – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/6/2023) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas kerja sama antara Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan, militer, dan peningkatan kekuatan alutsista TNI.
Demikian disampaikan Prabowo melalui akun Instagram resminya, @prabowo, sebagaimana dikutip Rabu (7/6/2023).
“Dalam pertemuan ini, kami banyak membahas kerja sama kedua negara khususnya di bidang pertahanan, militer dan peningkatan kekuatan alutsista TNI. Kami berharap hubungan kedua negara yang telah terjalin cukup lama ini, dapat terus berjalan dengan baik,” ucap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu turut memberikan masukan kepada Lyudmila terkait resolusi konflik antara Ukraina dan Rusia yang masih berlangsung. Diketahui, perang kedua negara tersebut dimulai pada 24 Februari 2022 lalu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melangsungkan “Operasi Khusus Militer” ke Ukraina.
Hingga saat ini, tercatat 345.000 tentara menjadi korban dalam perang Ukraina – Rusia. Dari pihak Ukraina ada 131.000 korban, dengan rincian 17.500 tentara tewas dan 113.500 terluka.
Sementara dari pihak Rusia, ada sebanyak 189.500 tentara menjadi korban. Rinciannya, 43.000 tentara tewas dalam perang tersebut, 180.000 tentara alami luka berat dan ringan.
“Kami juga memberikan masukan demi terciptanya perdamaian antara Ukraina dan Rusia,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo memberikan resolusi atas konflik Ukraina – Rusia yang telah berlangsung lebih dari setahun.
Resolusi Prabowo atas konflik dua negara itu ia sampaikan dalam acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit yang digelar di Singapura, akhir pekan lalu.
Dalam paparannya, Prabowo mengusulkan gencatan senjata kedua negara. Kemudian, ia meminta kedua negara yang bertikai untuk mundur 15 km ke baris belakang dari posisi saat ini.
Ia turut meminta pasukan pemantau dan PBB menjaga zona demiliterisasi baru kedua negara, mengusulkan pasukan pemantau dan PBB terdiri dari kontingen negara-negara yang disepakati, serta mendorong PBB untuk mengorganisir referendum di wilayah yang jadi sengketa.
Editor : Ifan Jafar Siddik