Prabowo “Larang” Buruh Tuntut Kenaikan Upah, Jubir Anies: Bukti Tak Mengerti dan Tak Peduli Buruh

JAKARTA, iNewsBogor.id - Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemikirannya terkait buruh yang setiap tahun selalu menuntut pengusaha menaikkan upah minimum. Ia meminta buruh untuk tak selalu menuntut pengusaha menaikkan upah mereka, terutama  ketika perusahaan tempat mereka bekerja sedang tidak untung..

"Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan upah), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," kata Prabowo di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca Juga

PKS Tanggapi Penolakan Gelora Soal Rencana Gabung Koalisi Prabowo

Sebagai kompensasi kenaikan upah minimum, Prabowo mengatakan kalau terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024, ia akan memberikan sejumlah subsidi kepada para buruh. Antara lain subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya sekolah, hingga makan siang gratis

Bagi juru bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Prabowo tidak memiliki empati kepada kehidupan para buruh. Menurutnya, buruh adalah kalangan yang paling rentan jatuh miskin.

“Ini membuktikan Prabowo tidak mengerti dan tidak peduli pada buruh yang sesungguhnya hidupnya sangat rawan saat ini. Mereka ini situasinya paling rentan, tertimpa situasi sedikit saja bisa langsung jatuh miskin. Padahal mereka inilah yang telah menjaga pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5 persen melalui konsumsi dan daya beli yang dimiliki meski terbatas”, kata Surya melalui keterangannya, Kamis (9/11/2023).

Baca Juga

Prabowo dan Surya Paloh Sepakat Kerja Sama Pasca Pilpres 2024

Menurut Surya, beberapa waktu terakhir adalah momen di mana tekanan terberat mendera para buruh dalam sejarah negeri ini. Ia menyebutkan tekanan beruntun terhadap kaum buruh dimulai sejak pandemi Covid-19, yang berdampak PHK di segala sektor, hingga pada lahirnya UU Cipta Kerja yang mengancam keamanan kerja para buruh. 

Oleh karenanya, lanjut mantan Wakil Menteri ATR/BPN ini, buruh harus dijaga daya belinya karena kontribusi mereka yang signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi agregat. 

“Konsumsi agregat berkontribusi sebesar 52 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah buruh di Indonesia relatif rendah dari total biaya produksi. Menurut hasil survei Bank Dunia, komponen gaji karyawan hanya 9-12 persen dari total biaya produksi”, terangnya.

Baca Juga

Ketua Mahkamah PPP Ajak Semua Komponen Bangsa Bersatu Pasca Terpilihnya Prabowo-Gibran

Surya menambahkan, bahwa pendekatan pembangunan pemerintah saat ini, sebagaimana dibela Prabowo, justru mengeluarkan kelas menengah ini, termasuk buruh, dari perhatian. Padahal, sambungnya, upah layak bagi buruh adalah pintu masuk untuk mendorong percepatan peluang menuju Indonesia Emas 2024.

“Sampai saat ini, kita belum sungguh-sungguh berupaya memperbaiki indikator menjadi negara berpendapatan menengah atas, seperti pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pendapatan”, ujar Surya.

Surya juga menyoroti soal UU Cipta Kerja, yang diklaim pemerintah sangat memudahkan investasi. Ia melihat justeru UU itu mendorong ekspansi bisnis yang menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya, juga merusak lingkungan secara besar-besaran. 

Baca Juga

PKS Mendadak Kunjungi NasDem Pasca Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden-Wakil Presiden

“Kenyataannya pengangguran justeru makin meningkat sekarang ini. Saya jadi ragu Prabowo ini paham situasi di lapangan atau tidak, tawarannya cenderung mengambang dan agak blunder, setidaknya di soal buruh ini”, pungkasnya.

Editor : Lusius Genik NVL