Pertemuan Prabowo-SBY Gelagat Bangun Aliansi Politik Baru

JAKARTA, iNewsBogor.id - Tingginya intensitas pertemuan antara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan upaya membangun aliansi politik baru setelah Pemilihan Presiden 2024.

Terdapat kecenderungan Prabowo ingin membentuk koalisi pemerintahan yang tidak didominasi oleh satu pihak, termasuk Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

PKS Tanggapi Penolakan Gelora Soal Rencana Gabung Koalisi Prabowo

Setelah hasil hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diumumkan oleh beberapa lembaga survei, Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa tokoh elit. Selain bertemu dengan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo juga bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam satu minggu terakhir, terjadi dua pertemuan antara Prabowo dan Yudhoyono.

Pertemuan terbaru berlangsung di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (23/2/2024) malam. Prabowo, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, bertemu dengan Yudhoyono di kediamannya.

Pekan sebelumnya, pada Sabtu (17/2/2024), atau tiga hari setelah pemungutan suara, Prabowo juga mengunjungi Yudhoyono di Museum dan Galeri SBY-Ani Yudhoyono, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Baca Juga

Prabowo dan Surya Paloh Sepakat Kerja Sama Pasca Pilpres 2024

Firman Noor, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan bahwa hubungan antara Prabowo dan Yudhoyono semakin dekat setelah hasil hitung cepat Pilpres 2024 diumumkan.

Di antara banyak tokoh lain yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yudhoyono adalah yang paling sering ditemui oleh Prabowo.

Menurut Firman, dari beberapa pertemuan tersebut, terdapat indikasi bahwa Prabowo sedang mempersiapkan aliansi politik yang dapat sepenuhnya berada di bawah kendalinya ketika pemerintahan baru terbentuk.

Baca Juga

Ketua Mahkamah PPP Ajak Semua Komponen Bangsa Bersatu Pasca Terpilihnya Prabowo-Gibran

Langkah ini dianggap penting untuk menyeimbangkan pengaruh dari luar, termasuk pengaruh Presiden Jokowi terhadap partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Prabowo sedang membangun balance of power di dalam kubu pendukungnya. Hal ini penting agar dia dapat menjadi pemimpin yang sebenarnya, bukan hanya pelaksana keinginan Jokowi," ujar Firman kepada wartawan, Minggu (25/2/2024).

Pencalonan Prabowo-Gibran selama ini telah dikaitkan dengan rumor adanya dukungan dari Presiden Jokowi. Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari Presiden mengenai preferensinya, tindakan-tindakan Jokowi dianggap oleh banyak pihak sebagai dukungan untuk Prabowo-Gibran.

Baca Juga

PKS Mendadak Kunjungi NasDem Pasca Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden-Wakil Presiden

Terlebih lagi, Gibran adalah putra sulung Jokowi. Pencalonannya didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan cawapres yang kontroversial.

Firman mengatakan pengaruh Jokowi tidak hanya terwujud melalui kehadiran Gibran sebagai cawapres. Pengaruh Jokowi juga terkait dengan beberapa partai politik anggota KIM yang merupakan bagian dari pemerintahan. 

Koalisi pendukung Prabowo-Gibran terdiri dari sembilan partai politik, sebagian besar di antaranya merupakan bagian dari pemerintahan, seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Baca Juga

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024

Dari enam partai politik yang ada di pemerintahan, Partai Demokrat merupakan yang paling baru bergabung.

Partai yang selama lebih dari sembilan tahun berada di luar pemerintahan tersebut bergabung dengan koalisi pemerintahan setelah Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) pekan lalu.

Hal ini menciptakan nuansa pembentukan dua kubu di Koalisi Indonesia Maju (KIM) berdasarkan kekuatan pengaruh Jokowi. Pengaruh Jokowi terhadap partai-partai lain dalam KIM seperti Golkar dan PAN dianggap lebih kuat daripada pengaruhnya terhadap Partai Demokrat.

Partai Demokrat memiliki rekam jejak sebagai oposisi terhadap Presiden, sehingga lebih memungkinkan bagi Prabowo dan Gerindra untuk menjadikannya mitra sehingga pemerintahan yang terbentuk nanti tidak dikendalikan oleh Jokowi.

"Prabowo sebagai orang yang akan berkuasa harus memiliki dukungan dari berbagai pihak, sehingga dia akan muncul sebagai kekuatan politik utama dan memiliki posisi tawar," jelas Firman.

Meskipun perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2024 berada di posisi bawah, menurut Firman, hal itu tidak menjadi masalah besar bagi Prabowo.

Apapun kekuatan yang dimiliki di parlemen, itu akan membantu Gerindra untuk menyeimbangkan kekuatan dengan partai-partai lain dalam KIM. Kekuatan tambahan ini juga penting bagi Prabowo untuk mengumpulkan pihak-pihak yang dapat dia percaya.

Editor : Furqon Munawar