Pangdam I/BB Penuhi Undangan Forum Dialog BEM SI, Pengamat Komunikasi Politik: Wujud Keterbukaan TNI

BOGOR, iNewsBogor.id - Pasca pengesahan Revisi UU TNI oleh DPR RI yang belakangan memunculkan polemik antar kalangan pro dan kontra, disikapi secara terbuka pihak TNI dengan memenuhi undangan berbagai forum dialog yang diselenggarakan pihak kampus dan non kampus. Hal ini dilakukan guna bertukar fikiran sekaligus menampung masukan kritis baik dari kalangan aktivis mahasiswa juga akademisi.

Baru-baru ini, Pangdam I/BB Mayjen Rio Firdianto memenuhi undangan hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Peran Aktif Serta Kolaborasi Mahasiswa dan TNI dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat' bersama para aktiivis mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI di Universitas Dharmawangsa Medan, Kamis (17/4/2025) pekan lalu.

Baca Juga

Gelorakan Keselamatan Lalu Lintas, Jasa Raharja Gelar FGD

"Kami menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa, salah satunya adalah tentang revisi UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR RI. Jadi, kita jelaskan apa esensi dari revisi UU TNI yang hari ini menjadi polemik, dan beberapa silang pendapat di masyarakat," kata Rio pada awak media.

Namun, berbeda dengan di Medan dimana kehadiran TNI di kampus diterima dengan terbuka, peristiwa sebaliknya terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang saat dimana kampus menyoroti kehadiran anggota TNI dalam diskusi bertajuk 'Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik' yang digelar oleh Kelompok Studi Mahasiswa (KSMW) UIN Semarang, Senin (14/4).

Pangdam I/BB Mayjen Rio Firdianto saat menyalami para peserta yang hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Universitas Dharmawangsa, Medan. (Foto : Istimewa)

Baca Juga

Kabar Gembira! Kota Bogor Akan Punya TremPakuan, Moda Transportasi Berbasis Rel

Terkait hal itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV/Diponegoro, Letkol Inf Andy, mengkonfirmasi jika anggota TNI yang mendatangi acara diskusi mahasiswa UIN Walisongo Semarang tersebut, merupakan anggota Koramil Ngaliyan.

"Hal ini dilakukan hanya demi menjalankan tugas monitoring wilayah, karena ada beredar pamflet Undangan Diskusi dari kawan-kawan Akademisi yang terbuka secara umum," kata Andy, Rabu (16/4).

"Jadi kehadiran satu orang Babinsa tersebut hanya sebatas di depan kampus untuk tugas monitoring wilayah, karena itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Babinsa," tandasnya.

Begitupun saat berlangsung kegiatan Konsolidasi Nasional Mahasiswa di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, dimana kehadiran Komandan Distrik Militer (Dandim) 0508/Depok, Kolonel Infanteri Imam Widhiarto, sempat dipersoalkan pihak kampus UI.

Dalam hal ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi memberi klararifikasi bahwa kedatangan Kol Inf Imam Widhiarto ke kampus UI selaku pihak yang diundang.

Kristomei menyampaikan tulisan klarifikasi dari Imam perihal kedatangannya ke kampus, Rabu (16/4). “Kedatangan saya ke kampus murni guna memenuhi undangan dari mahasiswa dengan maksud yang baik dan penuh suasana persaudaraan,” tulis Imam dalam keterangan klarifikasinya.

Terlepas dari beragam sikap kampus pasca Revisi UU TNI, pengamat komunikasi politik yang juga Ketua Program Studi Sains Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor, Undang Suryatna menilai hal yang wajar dinamika tersebut terjadi.

Menurut Undang, kehadiran pihak TNI di kampus merupakan terobosan positif dan bentuk keterbukaan komunikasi yang dapat menetralisir distorsi informasi maupun distorsi komunikasi terkait polemik Revisi Undang-Undang TNI.

“Itu merupakan bentuk keterbukaan komunikasi TNI yang dapat mengurangi terjadinya mispersepsi dan misinterpretasi terhadap Revisi Undang Undang TNI. Dialog dan Keterbukaan komunikasi TNI telah menunjukkan bahwa TNI sebagai institusi yang adaptif, profesional, dan terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru dalam melaksanakan tugas pokoknya mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah,” paparnya.

Undang memandang kehadiran milter di kampus bukan merupakan upaya TNI untuk membungkam sikap kritis aktivis mahasiswa terhadap Revisi UU TNI. Tetapi kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk membangun persamaan persepsi terhadap polemik yang terjadi di masyarakat.

Undang Suryatna, Pengamat Komunikasi Politik, Ketua Program Studi Komunikasi Sains Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Djuanda Bogor. (Foto : Istimewa)

“Dengan daialog akan membuka cakrawala semua pihak dan mengurangi perbedaan-perbedaan. Mahasiswa, sebagai generasi muda yang akan mewarisi masa depan bangsa dan negara harus melakukan kontrol sosial dan selalu bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Keterbukaan dalam berkomunuikasi di antara semua elemen bangsa merupakan sarana dalam membangun kebersamaan dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara Indoensia tercinta,” tutupnya.

Editor : Furqon Munawar