Koperasi Transportasi Digital: Jalan Tengah Antara Teknologi dan Keadilan Sosial

JAKARTA, iNewsBogor.id — Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan kini telah mencapai 167 juta jiwa, atau sekitar 59 persen dari total populasi. Urbanisasi yang kian masif ini menuntut solusi baru dalam mengatasi kemiskinan kota, yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan pedesaan.

Menurut Prof. Dr. Didik J. Rachbini, ekonom senior dan akademisi, pendekatan koperasi modern berbasis digital adalah solusi terbaik untuk menjawab tantangan ekonomi perkotaan saat ini. Ia menilai bahwa model bisnis seperti Gojek perlu ditransformasikan menjadi koperasi, agar para pengemudi tidak hanya menjadi pekerja, tapi juga menjadi pemilik dari entitas bisnis yang mereka jalankan.

“Model bisnis digital seperti Gojek memang hebat, tapi sayangnya keuntungan hanya dinikmati perusahaan. Para pengemudi tetap miskin dan tidak bisa naik kelas secara ekonomi,” ujar Prof. Didik kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/6).

Ia menegaskan bahwa dalam kerangka ideologi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan sosialisme pasar, model koperasi lebih sesuai untuk menjawab ketimpangan ekonomi digital yang selama ini terjadi.

“Warisan Nadiem Makarim itu hebat. Tapi model bisnis yang tidak menjadikan pengemudi sebagai stakeholders utama adalah implementasi kapitalisme murni. Pemerintahan Prabowo lebih cocok dengan pendekatan sosialisme pasar, yang berlandaskan konstitusi,” lanjutnya.

Sebagai alternatif, Prof. Didik mengusulkan agar pemerintah melalui lembaga seperti Danantara membangun platform transportasi digital milik rakyat dengan skema koperasi. Platform ini nantinya bisa dimiliki oleh ratusan ribu bahkan jutaan pengemudi motor dan mobil di Indonesia.

Model seperti ini juga telah sukses dijalankan di luar negeri. Salah satunya adalah Co-op Ride di New York City, sebuah platform ride-sharing berbasis koperasi, yang dimiliki dan dikelola langsung oleh para pengemudi, bukan oleh korporasi besar seperti Uber atau Lyft.

“Koperasi transportasi digital ini secara ekonomi jauh lebih feasible dibanding Koperasi Merah Putih di pedesaan, karena penduduk kota sekarang jauh lebih besar dan lebih siap dalam hal teknologi,” kata Didik.

Lebih lanjut, ia menyinggung bahwa ideologi ekonomi Presiden Prabowo banyak dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom nasionalis yang mengedepankan peran negara dalam pembangunan dan transformasi ekonomi.

“Sumitro percaya pada ekonomi Pancasila dan sosialisme demokratik yang memihak rakyat. Gagasan itu kini direalisasikan oleh Presiden Prabowo melalui konsep Ekonomi Konstitusi, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Paradoks Indonesia,” ujar Prof. Didik.

Menurutnya, saat ini adalah momen penting untuk menjadikan koperasi sebagai pilar utama dalam transformasi ekonomi digital, khususnya di sektor transportasi dan logistik. Dengan koperasi, ekonomi digital akan berpihak pada rakyat dan menciptakan keadilan sosial yang nyata.

Editor : Furqon Munawar