Politisi PAN Bogor Zakiyah Bongkar Masalah Bantuan Tak Tepat Sasaran, Ini Pesannya

BOGOR, iNewsBogor.id – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PAN, Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah—yang akrab disapa Teh Zakiyah—melontarkan kritik tajam terhadap fenomena sejumlah oknum warga yang mengaku miskin hanya demi mendapatkan bantuan sosial. Hal ini disampaikannya saat menggelar kegiatan Reses Tahap III di RW 02 dan RW 07, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Dalam pertemuan yang dihadiri warga dari berbagai latar belakang itu, Teh Zakiyah menyinggung pentingnya kejujuran dalam program bantuan sosial pemerintah. Ia mencontohkan bagaimana banyak warga yang dengan mudah mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), padahal kondisi ekonominya jauh dari kriteria penerima bantuan.

"Ketika ada orang bikin SKTM, kita perlu cek langsung ke rumahnya. Jangan setiap ada bantuan, semua berlomba-lomba ingin disebut miskin, padahal sebenarnya tidak layak," ujarnya, yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan dari warga yang hadir.

Politisi perempuan ini menilai bahwa praktik tersebut justru menghalangi akses warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ia mendesak aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan RT/RW untuk lebih proaktif dalam melakukan verifikasi data dan kondisi lapangan agar distribusi bantuan bisa tepat sasaran.

"Kalau yang mampu ikut ambil bantuan, lalu yang benar-benar butuh malah tidak dapat, itu bisa jadi dzalim. Pemerintah pun ikut salah kalau tidak selektif," tegasnya.

Teh Zakiyah yang juga pendiri Yayasan Cleopatra Cendikia Karya Bogor menekankan pentingnya membangun pola pikir yang sehat tentang rezeki dan kesejahteraan. Menurutnya, doa dan ucapan memiliki kekuatan besar dalam membentuk kenyataan hidup.

"Rezeki itu tergantung mindset dan doa. Jangan suka merasa paling miskin, apalagi kalau rumah milik sendiri, punya motor, anak kerja, suami juga kerja. Itu bukan miskin, hanya tidak bersyukur," katanya dengan nada mengingatkan.

Ia juga menyoroti persoalan distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) yang kerap menjadi sumber konflik sosial di tingkat RT dan RW. Menurutnya, sistem pendataan dan penyaluran PKH perlu ditata ulang agar tidak menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan.

Dalam kegiatan reses tersebut, Teh Zakiyah turut berdialog langsung dengan warga untuk mendengar berbagai keluhan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga masalah sosial. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari “belanja masalah” yang akan dibawanya ke forum DPRD untuk ditindaklanjuti.

“Inilah ihtiar saya sebagai wakil rakyat. Saya datang ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkannya agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Furqon Munawar