Desa Sukawangi Jadi Agunan, Gubernur Dedi Mulyadi Siap Ambil Tindakan Tegas

BOGOR, iNewsBogor.id – Desa Sukawangi, yang terletak di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian publik setelah kabar tentang penyitaan tanah desa ini mencuat. Sejak 1980, Desa Sukawangi dikabarkan telah menjadi agunan, dengan plang penyitaan yang kini dipasang di wilayah tersebut, bahkan menyebabkan sebagian warga diusir. Kasus ini terungkap oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (16/9).

Mendes PDTT, Yandri Susanto, menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan keras untuk menangani masalah ini.

Baca Juga

BREAKING NEWS: Dua Desa di Sukamakmur Bogor Jadi Jaminan Utang Bank, Ribuan Warga Cemas

“Saya sudah lakukan pendekatan keras ini, Pak,” ungkapnya dalam rapat tersebut.

Yandri juga mengungkapkan keheranannya mengenai bagaimana bisa sebuah desa menjadi agunan dalam pengajuan utang ke bank, yang menambah ketegangan dalam kasus ini.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan tegas terhadap permasalahan ini. Dedi menegaskan bahwa kewenangan atas desa sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bogor, namun jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, kasus ini akan segera dibawa ke ranah pidana.

Baca Juga

Kepala Desa Sukawangi Temui Menteri Desa, Bahas Klaim Tanah sebagai Kawasan Hutan

“Kalau desa gini, desa itu kan kewenangannya kewenangan bupati, pengawasan langsungnya. Kalau ada pelanggaran, ya pidana saja,” kata Dedi dalam keterangannya.

Dedi juga menambahkan bahwa pemerintah provinsi siap turun tangan jika Pemkab Bogor tidak mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan masalah ini.

“Jika tidak ada tindak lanjut di tingkat kabupaten, saya akan menurunkan inspektorat provinsi untuk mengawasi penyelesaian masalah ini. Kalau itu pidana, ya pidana. Kalau itu dilakukan oleh oknum aparat, berarti aparat tersebut melanggar proses hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kemendes PDT telah mengirimkan surat kepada berbagai pihak terkait, berharap adanya penyelesaian yang cepat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penyitaan tanah desa Sukawangi bukan hanya soal tanah, tetapi juga melibatkan persoalan hukum dan hak masyarakat desa yang harus dilindungi.

Kasus ini semakin mempertegas perlunya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan tanah desa dan pengaturan utang di level pemerintah daerah. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, diharapkan solusi yang adil dan cepat bisa tercapai untuk warga Desa Sukawangi, yang kini terancam akibat praktik penyitaan yang tidak jelas.

Editor : Ifan Jafar Siddik