Praktisi Hukum Nilai Perbup 56 Tak Efektif, DPRD Bogor Usulkan Kajian Sistem Kuota Truk Tambang

BOGOR, iNewsBogor.id – Polemik aturan jam operasional truk tambang di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor, kembali mencuat. Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 56 Tahun 2023 yang mengatur pembatasan jam tayang dinilai belum efektif oleh sejumlah pihak.

Praktisi hukum sekaligus advokat, Firmansyah Bayumi, menilai aturan tersebut hanya memindahkan persoalan. Menurutnya, ribuan truk tambang justru melintas bersamaan dalam waktu yang sama sehingga menimbulkan kemacetan, polusi, dan mempercepat kerusakan jalan.

“Peraturan jam tayang tidak diatur secara komprehensif. Jika ada sistem kuota, misalnya maksimal 500 unit per hari, pajak tambang bisa dihitung jelas, kendaraan lebih terkontrol, polusi berkurang, macet teratasi, dan usia jalan Pemda lebih panjang,” jelas Firman.

Ia menegaskan, penerapan kuota tidak akan menghambat aktivitas ekonomi. “Masyarakat tidak terganggu, sopir tetap bekerja, dan aparat cukup mengontrol kuota serta jam tayang,” sambungnya.

Menanggapi usulan itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi Wibawa, menyatakan bahwa gagasan kuota layak dipertimbangkan lebih lanjut.

“Kalau gagasan itu bagus, tentu bisa dikaji dulu. Semua harus dihitung, mulai jumlah kendaraan, waktu operasional, hingga teknis pengaturan di lapangan,” kata Egi usai rapat pembahasan rest area truk tambang di Aula Kecamatan Rumpin, Sabtu (20/9/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa faktor kelayakan kendaraan juga menjadi perhatian penting.

“Kalau kendaraan tidak layak jalan, ya sopirnya tidak boleh beroperasi. Itu sudah jadi penekanan dari kepolisian dan Dishub,” tegasnya.

Selain itu, Egi mengungkapkan bahwa Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kini ikut melakukan pengawasan, mulai dari izin tambang hingga aliran pajak.

“ESDM Jabar akan bertemu Sekda Kabupaten Bogor untuk memastikan pengawasan izin tambang dan aliran pajaknya berjalan transparan,” ujarnya.

Sebelumnya, Egi juga mengapresiasi langkah jangka pendek Pemkab Bogor, seperti mengaktifkan kantong parkir, menambah rest area, serta memperkuat tim gabungan di lapangan dengan dukungan kepolisian.

“Artinya, jumlah personel kepolisian juga ditingkatkan untuk memastikan kondisi tetap terkendali,” tutupnya.

Editor : Ifan Jafar Siddik