Dedi Mulyadi: Sudah Banyak yang Kaya dari Tambang, Saatnya Warga Kecil Dapat Ketenangan

BOGOR, iNewsBogor.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara aktivitas tambang di kawasan Parung Panjang dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, diambil demi menjaga ketenangan hidup masyarakat.

Meski kebijakan tersebut memicu protes dari penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk, Dedi menyebut keputusannya berpihak pada kepentingan yang lebih luas.

Baca Juga

Demul Minta BPK Audit Dana Rp4,1 Triliun, Pastikan Keuangan Jabar Transparan

“Saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi warga Cigudeg yang kecewa karena tambang ditutup. Saya paham di sana ada para pekerja, sopir truk, dan banyak pihak yang terdampak. Tetapi keputusan ini saya ambil demi kebaikan bersama,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).

Menurut Dedi, aktivitas pertambangan di kawasan tersebut telah berlangsung sangat lama dan menghasilkan keuntungan besar bagi sebagian kalangan.

“Tambang itu sudah beroperasi puluhan tahun. Banyak melahirkan orang kaya baru dan properti mewah di berbagai tempat. Keuntungan besar sudah diraih,” ungkapnya.

Baca Juga

Tambang Bogor Diusut! Demul Turunkan Tim Audit Independen dari ITB dan IPB

Namun, di balik keuntungan ekonomi, Dedi menyoroti kerugian sosial dan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat sekitar. Kerusakan jalan, debu pekat, kebisingan, hingga kecelakaan lalu lintas akibat truk tambang dinilainya sudah menjadi masalah serius yang tidak bisa lagi diabaikan.

“Kalau giliran ada kebijakan gubernur untuk mengembalikan ketenangan hidup warga—agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, bising, dan risiko kecelakaan—maka rakyat kecil adalah yang paling diuntungkan,” tegasnya.

Dedi menekankan, keputusan ini bukan untuk menciptakan konflik horizontal. Sebagai gubernur, ia mengaku harus berdiri di atas semua kepentingan dan memilih langkah yang dinilai terbaik.

Baca Juga

Asosiasi Transporter Tangerang Bogor Kritik Kebijakan Penutupan Tambang Gubernur Jawa Barat

“Tidak mesti saling berhadapan. Gubernur bertanggung jawab terhadap kebijakan, dan kebijakan ini bukan untuk satu kepentingan, melainkan untuk semua kepentingan,” jelasnya.

Meski begitu, Dedi menyadari bahwa kebijakan ini tidak bisa menyenangkan semua pihak.

“Setiap kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada yang kecewa, dan saya harus memilih di antara itu,” pungkasnya.

Editor : Ifan Jafar Siddik