Isu Pengambilalihan RSUD Kota Bogor oleh Pemprov Jabar Dipastikan Batal

BOGOR, iNewsBogor.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor melanjutkan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 bersama jajaran RSUD Kota Bogor, Selasa (30/9/2025).

Dalam pertemuan itu, Banggar menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari usulan anggaran rumah sakit, proyeksi penurunan pendapatan hingga persoalan utang yang diperkirakan menembus Rp117 miliar pada akhir tahun.

Baca Juga

Kasus Dugaan 13 Ambulans, Klarifikasi JE Masih Ditunggu

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menegaskan RSUD diminta melakukan perhitungan ulang terkait struktur belanja. Hal ini menyusul adanya prediksi penurunan pendapatan sekitar Rp8 miliar pada tahun depan.

“Kami meminta agar struktur belanja dihitung kembali agar lebih realistis, sesuai kebutuhan, sekaligus mampu menjawab persoalan yang ada terutama penyelesaian pembayaran utang,” ujar Rusli.

Selain soal anggaran, rapat juga menyinggung isu pengambilalihan pengelolaan RSUD Kota Bogor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, Rusli memastikan kabar tersebut tidak akan ditindaklanjuti.

Baca Juga

UMKM Jadi Andalan Ekonomi Daerah, TDA Bogor Raya Dapat Dukungan DPRD

“Mekanismenya panjang dan rumit. Dari hasil konfirmasi Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, isu tersebut dipastikan tidak berlanjut,” tegasnya.

Banggar DPRD Kota Bogor dijadwalkan melanjutkan rangkaian rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 bersama seluruh dinas dalam sepekan ini. Langkah tersebut untuk memastikan program-program yang diusulkan ke dalam Rencana APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan RPJMD Kota Bogor.

Editor: Ifan Jafar Siddik