Buntut Penutupan Usaha Wisata di Puncak Bogor, Anggota DPR RI Mulyadi: KLH Jangan Hantam Kromo!

BOGOR, iNewsBogor.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Bogor, Mulyadi, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Ia menilai langkah tersebut terlalu sangat beresiko telah menimbulkan keresahan serta kerugian ekonomi masyarakat.

“Saya minta kebijakan ini dikaji ulang. Sekarang terkesan seperti ‘hantam kromo’ tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi,” kata Mulyadi saat ditemui di Pesona Alam Resort, Bogor, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga

Serunya Naik Kereta Pangrango: Alternatif Wisata Bebas Macet Jalur Barat Jawa

Politisi Partai Gerindra itu menyebut, penutupan hotel, restoran, hingga tempat wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata dan pertanian.

Para pekerja wisata Puncak Bogor saat menggelar aksi protes buntut penutupan dan penyegelan oleh KLH, beberapa waktu lalu. (Foto : IST)

“Okupansi hotel turun drastis, restoran sepi, petani kesulitan menjual hasil panen. Bahkan, berdasarkan laporan Pak Bupati, omset pelaku usaha anjlok 50–80 persen,” ungkapnya.

Baca Juga

5 Tempat Hiburan Murah di Kota Bogor, Seru dan Ramah Kantong!

Mulyadi menegaskan pihaknya telah melaporkan kondisi ini ke pimpinan DPR, komisi terkait, hingga pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga sudah berdialog langsung dengan Dirjen Penegakan Hukum KLH.

“Dirjen Gakkum KLH sudah janji tidak akan ada lagi penutupan usaha, kecuali untuk pembinaan. Bahkan ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kini sudah kembali beroperasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah (baca: KLH) perlu bersikap adil dalam menegakkan aturan. Usaha yang sudah memiliki izin resmi seharusnya dibina, bukan ditutup. Ia pun usaha ilegal yang merusak lingkungan tetap harus ditindak tegas.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Bogor, Mulyadi. (Foto : IST/Furqon)

Baca Juga

Kopi Gede Sukabumi: Kuliner, Camping, dan Petualangan Alam dalam Satu Destinasi

“Kita dukung penertiban usaha ilegal. Tapi jangan semua dipukul rata. Mereka yang taat aturan justru harus dilindungi karena membuka lapangan kerja dan mendongkrak PAD,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Mulyadi, guna  menampung keluhan warga, pihaknya telah membuka posko aspirasi di beberapa titik. Hal ini dilakukan agar ketegangan di masyarakat tidak semakin eskalatif.

Baca Juga

Libur Panjang Nikmati Pesona Alam Sambil Camping di Kawasan Wisata Gunung Bunder Bogor

“Kalau tidak ditampung, bisa meledak di jalan. Sudah banyak spanduk protes dan rencana aksi demo warga,” ujarnya.

“Kalau niat pemerintah ingin mengabdi, ayo duduk bareng. Jangan anggap masyarakat dan pelaku usaha sebagai musuh. Kita harus jaga keseimbangan antara lingkungan dan ekonomi,” tutupnya.

Editor : Furqon Munawar