Pupuk Indonesia Sosialisasikan HET Pupuk Bersubsidi Terbaru, Harga Turun untuk Dukung Petani

BOGOR, iNewsBogor.id - PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Pupuk Indonesia Group resmi mensosialisasikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi terbaru kepada para Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) di wilayah Bogor, Sabtu (1/11/2025).

Kebijakan penyesuaian harga ini mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025, sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025. Pemerintah menurunkan harga jual pupuk bersubsidi sebagai bentuk komitmen dalam mendorong swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Baca Juga

PIHC Gelar Sosialisasi Pendaftaran Penerima Pada Titik Serah (PPTS) Pupuk Bersubsidi di Bogor

“HET pupuk bersubsidi per tanggal 22 Oktober 2025 mengalami penurunan. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata AE Pupuk Indonesia Group, Hasan Bisri, dalam kegiatan sosialisasi di Bogor.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian tersebut, harga pupuk bersubsidi kini ditetapkan sebagai berikut:

• Pupuk Urea: Rp 1.800 per kilogram
• Pupuk NPK: Rp 1.840 per kilogram
• Pupuk NPK Kakao: Rp 2.640 per kilogram
• Pupuk ZA: Rp 1.360 per kilogram
• Pupuk Organik: Rp 640 per kilogram

Hasan menjelaskan, Pupuk Indonesia juga menyiapkan kompensasi selisih harga terhadap stok pupuk bersubsidi di PPTS hingga 21 Oktober 2025. Langkah ini diambil untuk melindungi kios dan distributor resmi agar tidak mengalami kerugian akibat perubahan harga.

“Kami memahami bahwa di lapangan masih terdapat stok lama dengan harga sebelum penyesuaian. Oleh karena itu, Pupuk Indonesia menyiapkan mekanisme kompensasi selisih harga untuk memastikan seluruh pelaku distribusi tetap terlindungi,” jelas Hasan.

Sementara itu, Koordinator Koperasi Jasa Gema Indonesia Maju, HMU Kurniadi, yang merupakan salah satu pelaku distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Bogor, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Pupuk Indonesia, Pelaku Usaha Distribusi (PUD), dan PPTS.

Ia juga mendorong optimalisasi sistem digital e-RDKK untuk memperbarui dan mengefisienkan pendataan penerima pupuk bersubsidi.

“Kami berkomitmen turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan ini dilaksanakan dengan benar. Sosialisasi ini merupakan langkah awal menuju tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan,” ujarnya.

Melalui penurunan HET dan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperkuat daya saing petani dan memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran.

Editor : Furqon Munawar