Sekber Asosiasi Pariwisata Usulkan Pelayaran Terbatas ke KSOP Labuan Bajo demi Keselamatan

Labuan Bajo, iNewsBogor.id – Keselamatan pelayaran tetap menjadi perhatian utama di tengah dinamika pariwisata bahari Manggarai Barat. Menyikapi pembatasan pelayaran yang telah berlangsung hampir satu bulan akibat potensi cuaca ekstrem, pelaku wisata mengajukan opsi pelayaran pariwisata terbatas dan terukur kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo.

Rekomendasi tersebut disampaikan secara resmi oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Asosiasi Pariwisata Manggarai Barat melalui surat bernomor 01/Sekber-APMB/SR/I-2026 tertanggal 28 Januari 2026. Dalam surat itu, Sekber mengapresiasi peran KSOP dan instansi terkait dalam menjaga keselamatan pelayaran, namun juga menyoroti dampak pembatasan berkepanjangan terhadap keberlangsungan usaha pariwisata bahari dan penghidupan pekerja sektor pendukung.

Ketua Sekber Asosiasi Pariwisata Manggarai Barat, Aloysius Suhartim Karya, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha tetap mematuhi aturan dan tidak melakukan pelayaran tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Meski demikian, ia menilai masih terdapat celah kebijakan yang dapat disesuaikan secara adaptif.

“Keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama. Namun kami memandang perlu adanya kebijakan penyesuaian yang terukur agar aktivitas pariwisata tetap dapat berjalan secara terbatas pada kondisi cuaca tertentu,” tulis Sekber dalam surat rekomendasinya.

Sekber mengusulkan skema pembatasan pelayaran berbasis rute dan karakter destinasi wisata. Sejumlah lokasi dinilai relatif aman pada kondisi cuaca spesifik, seperti Loh Buaya, Kampung Rinca, Pulau Kalong, Pulau Kelor, Menjerite, hingga Gua Rangko. Sementara destinasi dengan perairan lebih terbuka, seperti Pulau Padar dan Pulau Komodo, direkomendasikan tetap berada dalam pembatasan ketat.

Dalam skema operasional terbatas tersebut, Sekber juga mengusulkan kewajiban surat pernyataan nahkoda untuk tidak menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dalam SPB, serta pelaksanaan pelayaran di bawah koordinasi dan pengawasan lintas instansi.

Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Keagenan Kapal Labuan Bajo (Fokal), Sumarlin, menilai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Manggarai Barat menjadi momentum penting untuk menjaga kekompakan seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

“Bukan hanya saat penutupan kita harus kompak. Ketika terjadi kecelakaan atau musibah pelayaran, semua pihak juga harus bertanggung jawab bersama agar citra pariwisata Labuan Bajo tetap terjaga,” ujar Sumarlin kepada awak media, Sabtu (30/1/2026).

Dalam forum tersebut, Sumarlin juga mengusulkan pembangunan Pos BMKG Maritim di Labuan Bajo agar informasi prakiraan cuaca laut dapat disampaikan lebih spesifik dan akurat, termasuk penentuan kategori kapal berdasarkan tinggi gelombang dan kecepatan angin.

Menurutnya, penetapan Pulau Rinca sebagai destinasi alternatif saat cuaca buruk harus dilandasi kesepakatan berbasis regulasi yang melibatkan instansi vertikal, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta komitmen bersama asosiasi pelaku pariwisata.

“Jika terjadi kecelakaan, itu bukan tanggung jawab satu instansi saja. Yang terpenting adalah mencari solusi bersama agar Labuan Bajo tetap dikenal sebagai destinasi wisata yang aman,” tegasnya.

Sekber berharap rekomendasi teknis ini dapat menjadi dasar dialog konstruktif dalam perumusan kebijakan ke depan, sehingga keselamatan pelayaran dan keberlanjutan sektor pariwisata di Manggarai Barat dapat berjalan seimbang.

Editor : Ifan Jafar Siddik