Reses di Cilebut Barat, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Soroti Longsor dan Krisis Air Bersih

BOGOR, iNewsBogor.id – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKB, Achmad Yaudin Sogir, menyoroti ancaman longsor dan krisis air bersih saat menggelar Reses Mandiri Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Rabu (11/2/2026).

Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, terutama kondisi tebing di bantaran Sungai Pesanggrahan yang mengalami longsor serta sulitnya mendapatkan air bersih layak konsumsi.

Kegiatan reses ini turut dihadiri perwakilan sejumlah perangkat daerah, di antaranya BPMPTSP, Dinas Perhubungan, BPMPD, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Pekerjaan Umum (PU), DPKP, dan DPTR. Hadir pula Kepala Desa Cilebut Barat dan Cilebut Timur, tokoh agama, pemuda, serta perwakilan masyarakat.

Warga mengungkapkan, Cilebut Barat merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor, tepatnya Kelurahan Kencana dan Sukadamai. Jalur Stasiun Cilebut hingga Cilebut Timur kini menjadi akses alternatif utama menuju Depok, Bojonggede, dan Karadenan.

Namun, kepadatan lalu lintas tidak diimbangi dengan pengamanan infrastruktur yang memadai. Sejumlah titik tembok penahan tebing (TPT) di sepanjang Sungai Pesanggrahan dilaporkan rusak dan longsor.

“Beberapa titik di pinggir tebing sudah longsor. Jika tidak segera ditangani, ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan warga, apalagi ini jalur padat,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam sesi dialog.

Menanggapi hal itu, Achmad Yaudin Sogir menegaskan perbaikan turap dan penguatan tebing harus menjadi prioritas.

“Kami mencatat secara serius aspirasi ini. Ini bukan sekadar infrastruktur, tapi menyangkut keselamatan banyak orang. Saya akan mendorong agar penguatan turap di titik-titik rawan bisa segera dibangun tahun ini,” tegasnya.

Selain ancaman longsor, krisis air bersih menjadi keluhan utama warga Cilebut Barat. Masyarakat mengaku kualitas air tanah di wilayah tersebut berwarna kuning dan berbau besi sehingga tidak layak dikonsumsi.

Warga meminta adanya sinergi antara PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor agar layanan air bersih dapat menjangkau permukiman mereka.

“Hampir semua perumahan dan perkampungan di sini mengalami krisis air. Kami butuh kepastian layanan, dan kami siap membayar biaya sambungan baru sesuai ketentuan,” ujar perwakilan warga.

Sogir menyatakan akan segera melakukan komunikasi formal dengan kedua BUMD air minum tersebut guna mencari solusi teknis dan administratif.

“PDAM Tirta Pakuan banyak mengambil sumber air dari Kabupaten Bogor. Maka sangat wajar jika warga Kabupaten juga mendapatkan manfaatnya. Dalam waktu dekat saya akan bersilaturahmi resmi dengan kedua pihak untuk mencari solusi,” jelasnya.

Ia menegaskan penyediaan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.“Air adalah kebutuhan pokok. Saya akan kawal ini sampai ada kejelasan,” tandasnya.

Editor : Furqon Munawar