Dari Renovasi Gazebo Jadi Gedung Utilitas, Proyek di Kota Wisata Bogor Dipersoalkan Warga

BOGOR, iNewsBogor.id – Pembangunan gedung utilitas di Cluster Coatesville, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, menuai keberatan dari sejumlah warga. Proyek yang digagas pengurus RW setempat itu dipersoalkan karena dinilai mengubah rencana awal, mengurangi ruang terbuka hijau (RTH), hingga memunculkan pertanyaan soal anggaran dan proses pengambilan keputusan.

Sejumlah warga mengaku, pembangunan tersebut awalnya disosialisasikan sebagai renovasi gazebo di area taman. Namun, dalam pelaksanaannya, bangunan yang berdiri disebut mengalami perubahan desain dan penambahan luas.

Baca Juga

7 Rekomendasi Kota Tujuan Libur Lebaran yang Tak Kalah dengan Pesona Luar Negeri

Kondisi itu membuat warga mempertanyakan kesesuaian pembangunan dengan rencana awal, terlebih lokasi tersebut selama ini menjadi bagian dari fasilitas bersama di lingkungan perumahan.

Afgan, warga Blok SC 04 yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi proyek, mengatakan persoalan ini berkaitan dengan status lahan yang disebut telah diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).

Menurut dia, peruntukan lahan setelah proses serah terima perlu diperhatikan agar tidak berubah tanpa kejelasan dasar dan prosedur.

Baca Juga

Terjadi Ricuh, Eksekusi Rumah Yatim di Gunung Putri Bogor

"Aturan pasca-serah terima menegaskan bahwa tidak boleh ada perubahan fungsi. Awalnya lokasi tersebut diperuntukkan bagi gazebo, namun kini justru berubah menjadi bangunan yang jauh lebih besar," ujar Afgan.

Ia juga menyoroti proses sosialisasi yang dinilai belum melibatkan seluruh penghuni. Menurutnya, pemaparan rencana dan desain pembangunan hanya diikuti sebagian warga. Sementara itu, keputusan untuk melanjutkan proyek disebut belum melalui musyawarah yang melibatkan warga secara menyeluruh.

Bangunan Membesar, Warga Khawatir Ruang Hijau Berkurang

Selain persoalan sosialisasi, ukuran bangunan menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan warga.

Berdasarkan informasi yang mereka terima, luas bangunan semula direncanakan sekitar 256 meter persegi. Namun, dalam perkembangannya, luas tersebut disebut bertambah menjadi 480 meter persegi.

Warga khawatir penambahan luas bangunan akan mengurangi ruang terbuka hijau yang selama ini dimanfaatkan bersama.

Keberadaan taman bermain anak di sekitar lokasi juga menjadi perhatian. Taman tersebut disebut baru dibangun dua hari sebelum keluhan disampaikan warga dan dikhawatirkan ikut terdampak aktivitas pembangunan.

Keberatan serupa disampaikan sejumlah penghuni Blok SC 09. Mereka menilai ukuran dan ketinggian bangunan berpotensi memengaruhi kenyamanan lingkungan perumahan.

Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata soal berdirinya sebuah bangunan, melainkan juga menyangkut keberadaan ruang terbuka yang selama ini menjadi bagian dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Warga juga mempertanyakan anggaran pembangunan gedung utilitas tersebut. Berdasarkan informasi awal yang mereka terima, biaya proyek diperkirakan mencapai Rp650 juta. Namun, angka yang kemudian disebutkan meningkat menjadi Rp1,5 miliar.

Perubahan nilai anggaran itu memunculkan pertanyaan mengenai rincian biaya, sumber pendanaan, serta dasar perhitungan kebutuhan pembangunan.

Warga ingin mengetahui secara terbuka bagaimana anggaran tersebut disusun dan apa yang mendasari kenaikan nilainya.

Selain itu, mereka menyoroti permintaan tambahan sumbangan kepada sekitar 150 penghuni untuk membiayai proyek tersebut.

Menurut warga, mekanisme pengumpulan dana perlu dijelaskan secara transparan, termasuk alasan perlunya tambahan sumbangan di tengah adanya pemasukan rutin lingkungan melalui Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).

Bagi mereka, keterbukaan mengenai anggaran dan pelibatan warga dalam pengambilan keputusan menjadi hal penting agar pembangunan fasilitas bersama tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Hingga informasi ini disusun, sejumlah persoalan yang disampaikan warga masih memerlukan penjelasan dari pihak pengurus RW, terutama terkait perubahan desain dan luas bangunan, status serta peruntukan lahan, proses sosialisasi, dan rincian anggaran pembangunan. Keterangan dari pihak terkait diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.

Editor: Ifan Jafar Siddik