120 Anggota DPR RI Lintas Fraksi Resmi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Pemakzulan Wapres

JAKARTA, iNewsBogor.id — Dinamika politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, memanas setelah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi menerima perwakilan anggota dewan lintas fraksi yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Pertemuan krusial tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/11/2026) siang.

Rapat koordinasi pimpinan dewan dan para pengusul dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal.

Baca Juga

Dari Bogor, Banten hingga BNN, Suyudi Ario Seto Masuk Babak Baru Menuju Kursi Kapolri

Dalam pembukaan rapat, Saan Mustopa menegaskan bahwa penggunaan hak konstitusional ini merujuk pada landasan hukum normatif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR mempunyai fungsi pengawasan yang didukung oleh hak-hak konstitusional, yakni Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat," ujar Saan di hadapan para anggota dewan.

Ia menambahkan bahwa ketentuan lebih teknis mengenai pelaksanaan HMP diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan beleid tersebut, HMP dapat digunakan oleh parlemen untuk merespons berbagai persoalan strategis kenegaraan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, maupun kondisi di mana kepala atau wakil kepala negara dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Baca Juga

Rakyat Bersuara iNews: Hedonisme Pejabat DPR Disorot, Budiman Sudjatmiko Beri Refleksi Tajam

Dalam forum tersebut, perwakilan dari masing-masing fraksi partai politik menyampaikan jumlah dukungan definitif dari para anggotanya yang telah membubuhkan tanda tangan. Berdasarkan verifikasi internal pimpinan dewan, total sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi tercatat sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat.

Berikut adalah rincian jumlah anggota pengusul HMP dari masing-masing fraksi di Parlemen:

• Fraksi PDI Perjuangan: 14 Anggota

• 

  Baca Juga

  Dari Joget di Ruang Sidang hingga Demo Ricuh: Sorotan Publik ke DPR RI Semakin Tajam

  Fraksi Partai Golkar: 13 Anggota

• Fraksi Partai NasDem: 69 Anggota

• Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 Anggota

• 

  Baca Juga

  Kritik Tunjangan DPR, Diaspora Soroti Ketimpangan Gaji Legislator dan Warga di Berbagai Negara

  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 Anggota

• Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1 Anggota

• Fraksi Partai Demokrat: 18 Anggota

• 

  Baca Juga

  Prabowo: Demo Anarkis Mengarah ke Makar, TNI-Polri Diperintahkan Bertindak Tegas

  Fraksi Partai Gerindra: 11 Anggota

(Catatan: Akumulasi total dukungan lintas fraksi yang disampaikan mencapai 120 anggota dewan setelah melalui proses validasi administratif awal di tingkat pimpinan fraksi.)

Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR dapat ditempuh melalui tiga koridor utama kondisi:

1. Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang berdampak luas, baik di dalam negeri maupun kancah internasional.

2. Tindak lanjut dari penggunaan hak interpelasi atau hak angket yang sebelumnya telah ditempuh oleh DPR namun dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai.

3. Dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, meliputi pengkhianatan terhadap negara,korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga persoalan kualifikasi persyaratan jabatan.

Menyikapi penyerahan usulan resmi tersebut, pimpinan DPR menyatakan akan menindaklanjuti dokumen usulan HMP ini dengan berpedoman secara ketat pada tata tertib serta mekanisme perundang-undangan yang berlaku di lembaga legislatif.

Langkah politik kolektif parlemen ini diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama dalam konstelasi politik nasional ke depan, mengingat prosedur pemakzulan dan penggunaan HMP menuntut tahapan konstitusional yang panjang serta melalui pengujian berlapis, termasuk di Mahkamah Konstitusi apabila proses berlanjut ke tahap hukum tata negara.

Editor: Ifan Jafar Siddik