Polemik Gazebo di Lahan Fasum Bogor, Warga Minta Bangunan Ditata Ulang
BOGOR, iNewsBogor.id – Polemik pembangunan gazebo berukuran besar di kawasan fasilitas umum (fasum) Cluster Coatesville, Kota Wisata, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, belum menemukan titik penyelesaian. Warga yang terdampak meminta bangunan tersebut dibongkar atau dimensinya diperkecil sesuai hasil musyawarah yang sebelumnya telah disepakati.
Pertemuan terbaru yang diharapkan menjadi jalan keluar justru berakhir tanpa keputusan. Warga menilai pengurus lingkungan dan panitia pembangunan tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibahas dalam sejumlah pertemuan sebelumnya.
Persoalan ini juga berlanjut ke ranah hukum. Kuasa hukum warga menyatakan tengah menyiapkan laporan kepada Polres Bogor terkait dugaan perusakan fasilitas, penebangan pohon tanpa izin, serta pembangunan di atas lahan fasum yang diduga belum memiliki legalitas.
Salah seorang warga, Novi, mengatakan pembahasan mengenai gazebo seharusnya sudah memasuki tahap penentuan ukuran dan ketinggian bangunan. Menurutnya, sejumlah musyawarah sebelumnya telah mengarah pada kesepakatan agar bangunan dirombak atau diperkecil sehingga tidak menimbulkan dampak bagi warga sekitar.
“Padahal kita sudah punya kurang lebih empat kali musyawarah kesepakatan yang semuanya itu menjurus ke satu, yaitu dirombak atau dikecilkan dimensinya,” ungkap Novi kepada wartawan, Sabtu, 21 November 2026.
Namun, dalam pertemuan terakhir, pembahasan kembali melebar ke persoalan awal. Wacana pemungutan suara atau voting mengenai kelanjutan pembangunan turut muncul, meskipun warga menganggap kesepakatan sebelumnya telah melibatkan pihak kecamatan, anggota dewan, dan masyarakat.
Novi juga menyoroti perbedaan kepentingan dalam pembahasan pembangunan tersebut. Ia menilai suara warga yang tinggal berhadapan langsung dengan area taman semestinya menjadi perhatian utama karena mereka yang merasakan dampak keberadaan bangunan.
Selain ukuran gazebo, warga mempertanyakan perizinan dan transparansi penggunaan anggaran. Novi menyebut bangunan tersebut berdiri di atas lahan fasum milik pemerintah daerah (Pemda), sementara persetujuan warga dan izin pembangunan disebut belum jelas.
Menurut Novi, sumber dana pembangunan berasal dari sejumlah pihak, termasuk donatur, iuran pengelolaan lingkungan (IPL), serta sumbangan warga. Namun, ia mengaku belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai total dana yang terkumpul, biaya yang telah digunakan, maupun sisa anggaran.
Padahal, progres pembangunan disebut telah mencapai sekitar 50 hingga 75 persen. Kondisi tersebut membuat warga meminta adanya audit internal untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan.
Warga juga menyayangkan insiden ketegangan saat kegiatan peliputan berlangsung. Dalam peristiwa itu, awak media disebut sempat mengalami kontak fisik. Warga berharap persoalan pembangunan dapat ditangani melalui mekanisme yang sesuai aturan, termasuk menyerahkan penentuan status bangunan kepada Pemda.
Penataan ulang hingga pembongkaran total menjadi opsi yang dipertimbangkan apabila bangunan tersebut terbukti tidak memiliki dasar legalitas yang sah.
Kuasa hukum warga terdampak, Alofsen Marbun, mengatakan pihaknya telah mempelajari persoalan pembangunan gazebo tersebut. Dari hasil kajian awal, ia menilai terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti melalui jalur hukum.
Alofsen menyebut pengurus RW 4 dan panitia pembangunan diduga melakukan perusakan taman bermain. Dugaan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan ketentuan pidana Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Selain dugaan perusakan fasilitas, pihaknya juga menyoroti penebangan 11 pohon berukuran besar di kawasan tersebut. Penebangan itu dipersoalkan karena pohon-pohon tersebut dinilai sebagai aset daerah atau negara yang semestinya memiliki prosedur dan izin tertentu.
Dugaan lainnya berkaitan dengan pembangunan gazebo seluas sekitar 480 meter persegi di atas lahan fasum milik Pemda. Alofsen menyatakan lahan tersebut diperuntukkan bagi fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lingkungan hidup, sehingga pembangunan di atasnya perlu memiliki dasar perizinan dari pemerintah.
“Ya, kami berencana membuat laporan polisi pada hari Senin mendatang ke Polres Bogor terkait dugaan perusakan dan pembangunan tanpa izin yang melibatkan unsur pengurus RW serta panitia pembangunan,” pungkas Alofsen.
Langkah hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status bangunan sekaligus memastikan penyelesaian polemik dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor: Ifan Jafar Siddik