Soal Luapan Banjir Sungai Cileungsi dan Cikeas, DPR-RI Minta Pemerintah Tangani Serius!

JAKARTA, iNews.id – Karut-marut persoalan luapan banjir Sungai Cileungsi dan Cikeas, Kabupaten Bogor hingga kini belum temui solusi. Wacana upaya pemerintah untuk melakukan normalisasi, faktanya belum ada reaksi. 

Kemarin, Kamis (19/5) Kepala Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Firman Riansyah beserta jajaran dan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C) melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI yang diwakili oleh Mulyadi didampingi oleh Anggota Komisi V DPR RI Sudewo dan Dedi Wahidi di ruang rapat Komisi V DPR RI Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Kunjungan mereka menyampaikan aspirasi membuahkan hasil. Pasalnya, pihak DPR RI mengagendakan akan turun ke lapangan untuk melihat dan menyerap secara langsung aspirasi warga yang mengeluhkan tingginya ancaman banjir sejumlah perumahan yang berada di bantaran Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Mulyadi yang merupakan legislator Dapil Jawa Barat V menanggapi serius atas keluh kesah yang dirasakan warga sekitar. Dia menekankan agar pemerintah hadir dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh warga negara.

Bahkan, dia berjanji akan membawa keluhan dan usulan warga Bojongkulur kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar ke depan ada penanganan yang serius.

"Kami akan membahas apa-apa yang disampaikan dalam pertemuan ini ke dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR. Dan kami akan membantu dan mempermudah penganggarannya," tegas Mulyadi yang juga bertugas di Badan Anggaran DPR RI ini.

Kepala Desa Bojongkulur Firman Riansyah mengaku, kedatanganya ke DPR-RI untuk mencari solusi pencegahan banjir yang sudah menahun itu. "Kami hadir di sini membawa aspirasi warga masyarakat. Adanya tuntutan warga Bojongkulur dan sekitarnya agar pemerintah melakukan  percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas," bebernya.

Tuntutan itu, sambung dia, berupa studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP)  agar dikerjakan tahun ini juga. Sementara pekerjaan konstruksi normalisasi bisa dimulai tahun 2023.

Sementara, Ketua KP2C Puarman menjelaskan ada beberapa penyebab banjir yang terjadi di wilayahnya tersebut. Di antaranya, banyaknya tanggul yang dalam kondisi rapuh dan bolong, serta adanya pendangkalan sungai. Selain itu juga, sambung dia, terjadi penyempitan sungai dan terjadinya perubahan tata guna lahan di hulu.

Oleh sebab itu, para warga meminta solusi pencegahan banjir dengan cara normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, membuat tanggul permanen, dan melanjutkan normalisasi kali Bekasi. "Permintaan kami, normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas," tandas penggiat lingkungan tersebut.
 

Editor : Hilman Hilmansyah