JAKARTA, iNewsBogor.id - Anggota Komisi IX DPR-RI, Nur Nadlifah menegaskan program percepatan penurunan stunting di tanah air, harus dilakukan secara konsisten, bersama dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya, supaya bisa menurunkan prevalensi stunting nasional hingga satu digit.
“Harus bisa satu digit, tidak boleh dua digit. Indonesia itu kepulauan, masyarakatnya luas. Kalau 0 persen jalannya masih jauh. Tetapi kalau Tuhan sudah menghendaki, ya bisa saja. Intinya, kita harus bisa mencapai satu digit,” kata Nadlifah dalam keterangan resmi kepada awak media di Jakarta, Sabtu (29/7) pekan lalu.
Politisi PKB ini menjelaskan permasalahan stunting membutuhkan kerja sama semua pihak. Pasalnya, penyelesaian stunting tidak sederhana lantaran menyangkut pola pikir, pola asuh, dan kebiasaan masyarakat.
"Kalau ditanya komitmen, begitu saya dilantik di DPR RI, yang saya ambil adalah Komisi IX. Karena di situ menangani kesehatan masyarakat, ibu dan anak, juga kependudukan yang di dalamnya ada stunting," ujarnya seperti dilansir dari situs DPR.
Nadlifah pun mengisahkan perjalanannya di Jawa Tengah untuk menurunkan prevalensi stunting. Menurutnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi barometer pembangunan serta perilaku, sehingga jika tiga provinsi itu angka stunting masih tinggi, maka indikator keberhasilan peningkatan kualitas dan pembangunan manusia di Indonesia pun masih terbilang rendah.
“Jawa memang harus digempur, tentunya dengan tidak meninggalkan daerah-daerah lain, tetapi karena Jawa jumlah penduduknya paling tinggi, penanganannya juga harus serius,” tuturnya.
Komitmen tersebut, oleh Nadlifah, diwujudkan ke dalam program penurunan stunting yang ia gerakkan bersama masyarakat. Misalnya seperti yang dilakukannya bersama kader Fatayat dan Muslimat NU.
“Seperti dapil (daerah pemilihan) saya di Tegal, Brebes. Itu teman teman Fatayat membuat Program Sahabat Asuh. Jadi dalam program ini, para kader kesehatan mendampingi keluarga yang berpotensi stunting, baik kepada remaja sebelum menikah, yang sedang hamil, juga yang setelah lahir,” ucap dia.
Selain itu, lanjutnya, kader juga mendampingi masa pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan masa pemberian makanan pendamping ASI (MPASI). Sehingga masa eksklusif ASI selama 6 bulan bisa dilakukan ibu dengan benar, dan dapat dipastikan mereka mengkonsumsi makanan bergizi untuk ASI yang berkualitas.
“Tak hanya di ASI dan MPASI, kalau kebetulan di keluarga ini ada kesulitan ekonomi, maka kader kita yang suplai makanan,” paparnya.
Sedangkan di Kota Brebes, Gerakan Sadar Gizi atau Gersagi menjadi salah satu inovasi yang dilakukan Nadlifah bersama masyarakat untuk mengentaskan stunting.
Dirinya kembali menegaskan sejumlah faktor dibalik pemberian makanan yang benar karena berpengaruh terhadap pembentukan tumbuh kembang anak. Misalnya soal pola pikir masyarakat yang harus dibenahi terkait kesehatan dan nutrisi yang benar.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
