Permasalahan tersebut sering ditemui hampi disemua SKPD berkaittan dengan anggaran kas antara lain :1.
- Proses penyusunan anggaran kas sering kali tidak beririsan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan
- Tahapan Pencairan terkadang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.
- Penysusunan anggaran kas oleh SKPD sering mengalami keterlambatan.
- Proses validasi anggaran kas oleh PA SKPD dan BUD/Kuasa BUD seringkali terjadi revisi karena tidak SOP yang dapat dijadikan standar dalam penyusunan anggaran kas.
- Proses Verifikasi dokumen SPP/SPM memerlukan waktu yang cukup lama karena belum adanya data base yang mudah diakses.
"Dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Kas (SIPENANGKAS), permasalahan tersebut semoga dapat diatas dan menjadi solusi," jelas Iji Hataji.
Ia optimis SIPENANGKAS dapat memberikan kontribusi kepada stakeholder dalam upaya meraih prestasi yang hilang dari bumi tegar beriman yakni mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait