JAKARTA, iNewsBogor.id - Pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menyambut baik ide dari calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang mengusulkan pembentukan duta besar siber sebagai command center bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pertahanan siber.
Menurutnya, pernyataan Ganjar Pranowo merupakan gagasan yang sangat positif mengingat keberadaan beberapa lembaga di Indonesia, seperti BSSN, BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang saat ini bekerja secara terpisah dalam menjaga keamanan siber.
“Gagasan yang sangat bagus, mengingat saat ini di Indonesia ada beberapa lembaga yang memiliki kemampuan dalam hal pertahanan,” kata Pratama di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Pratama, yang juga menjabat sebagai Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, menyatakan penunjukan duta besar siber akan membantu mengorkestrasikan berbagai lembaga tersebut.
“Sehingga tidak ada fungsi yang saling tumpang tindih namun akan dapat saling melengkapi dan menguatkan,” kata dia.
Dengan hadirnya duta besar siber sebagai command center, Pratama yakin negara akan dapat memahami gambaran yang lebih komprehensif tentang keamanan siber dari berbagai perspektif.
Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kejahatan siber, serangan siber terhadap lembaga pemerintahan, penyebaran hoaks, hingga insiden siber yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas negara.
“Duta Besar Siber juga dapat menjadi saluran komunikasi antara berbagai lembaga, sehingga koordinasi di antara mereka dapat berjalan lebih lancar dan terarah,” kata Pratama.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengemukakan lima kebijakan penting dalam debat ketiga antara para calon presiden. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dan memanfaatkan teknologi canggih seperti teknologi siber, kecerdasan buatan, dan satelit untuk teknologi geospasial.
Kebijakan pertama yang diusulkan adalah memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta menciptakan sistem keamanan yang kuat. Selain itu, kebijakan kedua melibatkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas, serta meningkatkan kecepatan dan jangkauan internet.
“Kalau kita membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian menjadi persoalan, maka tidak pernah selesai," katanya.
Kebijakan ketiga yang diajukan oleh Ganjar adalah melibatkan penerima beasiswa LPDP dalam kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sementara itu, kebijakan keempat berkaitan dengan keamanan di Kepolisian RI yang memerlukan institusi siber yang dipimpin oleh jenderal bintang tiga. Dan yang terakhir, Ganjar mengusulkan adanya duta besar siber untuk memperkuat pertahanan negara.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
