JAKARTA, iNewsBogor.id - Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, angkat bicara soal klaim Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang menyebut Sri Mulyani tak sepakat dengan banyaknya anggaran yang diajukan oleh kementeriannya pada masa Covid-19.
Prastowo menjelaskan, refocusing anggaran kementerian/lembaga (K/L) menjadi langkah yang tak bisa dihindarkan saat itu. Ia menegaskan opsi ini juga mendapat dukungan dari DPR RI.
"Melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi covid berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi covid-19," ujarnya lewat cuitan akun X @prastow, Senin (8/1/2024).
Menurut Yustinus, keputusan serta ketetapan refocusing kegiatan dan anggaran dilakukan masing-masing K/L. Setiap kementerian/lembaga memetakan sendiri mana kegiatan yang bisa ditunda di masa pandemi.
Yustinus mengatakan setiap pimpinan kementerian dan lembaga yang paham kegiatan mana yang dirasa urgen dan prioritas. Mereka juga yang tahu program mana yang bisa ditunda sementara waktu.
“Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang diblokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran,” katanya.
Pelaksanaan anggaran oleh kementerian dan lembaga, kata dia, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.
“Kita bersyukur berkat kerja sama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat,” katanya.
Dalam debat capres ketiga, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendesak Prabowo Subianto, yang masih aktif sebagai menteri pertahanan dan juga capres nomor urut 2, untuk menjelaskan kinerjanya.
Ganjar menyoroti penurunan sejumlah data pertahanan dan keamanan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, termasuk global peace index (GPI), global militarisation index (GMI), dan minimum essential force (MEF).
Menanggapi desakan tersebut, Prabowo mengungkapkan keluhannya soal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk menteri keuangan (Sri Mulyani). Dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang sudah menjadi menteri pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh covid dua tahun, di mana terjadi refocusing," jelas Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).
Prabowo menambahkan bahwa banyak usulan yang diajukan tidak disetujui oleh menteri keuangan. "Sebagai seorang menteri, team player, saya harus loyal. Jadi, saya tidak banyak bicara di depan umum," tuturnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
