JAKARTA, iNewsBogor.id - Trust Indonesia menyebut PKB dan PKS akan segera bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran usai putusan sengketa pilpres dibacakan Mahkamah Konsititusi, Senin (22/4/2024).
Trust Indonesia menilai putusan tersebut menjadi momentum bagi PKB dan PKS untuk memperoleh akses kekuasaan setelah berakhirnya kontestasi politik.
“Putusan MK membuat semua partai politik realistis bahwa kontestasi sudah berakhir. Mereka harus realistis menentukan eksistensi kekuasaannya. Termasuk bagi PKB dan PKS yang tidak mau berseberangan (menjadi oposisi) dengan pemerintahan Prabowo-Gibran di masa mendatang. PKB dan PKS akan bergabung dalam koalisi,” ucap Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal pada INewsBogor.id, Selasa (23/4/2024).
Apalagi bagi Trust Indonesia, kedua partai politik tersebut memang punya ikatan sejarah personal dengan Prabowo Subianto. PKS, ungkapnya, dua kali menjadi pengusung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Sementara, PKB tercatat tidak pernah berselisih paham atau berhadapan secara diametral dengan Gerindra.
"Tercatat, secara historis, PKB dan PKS kan tidak pernah berseberangan dengan Prabowo. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor mengapa PKB dan PKS akan diterima dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran,” jelas dia.
Menurut Azhari, secara personal, Prabowo punya kepentingan yang besar dalam mengakomodir kekuatan partai politik parlemen di luar koalisi Indonesia Maju (Partai Gerindra/ Partai Golkar/ PAN dan Partai Demokrat) yang mengusungnya. Pasalnya, selain untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan, koalisi Prabowo-Gibran yang dominan penting untuk mendukung rezim pemerintahan yang efektif.
Terlebih, ungkap Azhari, Prabowo juga ingin menunjukkan peran dan kemampuan konsolidasi politiknya secara personal di hadapan Jokowi.
“Prabowo ingin meningkatkan posisi tawar di hadapan Jokowi. Karena itu, dia punya kepentingan yang besar untuk mengakomodir secara luas kekuatan partai politik parlemen seperti PKB dan PKS. Dengan tambahan kedua partai tersebut, koalisi Prabowo-Gibran sudah menguasai dukungan di parlemen sebanyak 73,63 persen,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan pihaknya akan berupaya merangkul dan membangun koalisi besar di parlemen (DPR-RI). Tujuannya, semata-mata untuk mendukung efektifitas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wasekjen PKB, Syaiful Huda sempat mengatakan keputusan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran baru akan diambil setelah putusan MK soal sengketa Pilpres diumumkan.
Senada, Juru Bicara PKS, M Kholid juga menyatakan partainya fokus pada sengketa pemilu terlebih dahulu sebelum menentukan langkah politik bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
