Pembangunan Kereta AGT dan Kereta Gantung Untuk Kawasan Puncak Butuh Dana Rp 7,31 Triliun

Putra Ramadhani Astyawan
Penampakan Jalur Puncak Bogor, Sabtu (14/8/2021). Polisi memberlakukan satu arah menuju Jakarta. (Foto: MPI/Putra Ramadhani A).

BOGOR - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merekomendasikan kereta AGT dan kereta gantung dalam kajian awal mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Tetapi, salah satu konsekuensi yang timbul jika harus membangun moda transportasi massal berbasis rel di kawasan Puncak adalah biaya yang cukup besar.

Direktur Prasarana BPTJ Jumardi mengatakam dari kajian yang dilakukan BPTJ menyebut pembangunan moda berbasis rel menuju Kawasan Puncak dengan kombinasi Kereta AGT dan Kereta Gantung membutuhkan biaya tak kurang dari Rp 7,31 trilyun.

Jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan kereta AGT sebesar Rp 6,32 trilyun dan kereta gantung hampir Rp 1 trilyun. Jumlah sebesar itu belum termasuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan sebesar Rp 693 milyar.

"Karena bentuk kajian awal ini adalah Outline Business Case maka sudah muncul perhitungan awal kemungkinan proyek dapat melibatkan investasi swasta dengan  skema KPBU," ucap Jumardi.

Kajian juga telah menghitung biaya operasional sarana prasarana, potensi pendapatan utama dan pendapatan tambahan serta kelayakan ekonomi, keuangan maupun nilai value for money. Hasilnya, opsi melibatkan investasi swasta untuk pembangunan kereta AGT dan kereta gantung di Puncak melalui kerja sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) paling memungkinkan apabila disertai dukungan pemerintah yang diperkuat.

Dukungan pemerintah yang diperkuat misalnya menyangkut pembebasan tanah, penyediaan tambahan prasarana pendukung, subsidi tarif hingga jaminan terhadap risiko terminasi perjanjian.

"Kajian awal ini sudah kami sosialisasikan pekan kemarin kepada segenap stakeholder kelembagaan, pemerintah pusat maupun daerah berkaitan penanganan permasalahan Puncak," katanya.

Menurutnya, kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di Kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antar kelembagaan.

"Saya kira pembangunan transportasi massal berbasis rel hanya salah satu jenis pendekatan yang mungkin dilakukan. Untuk mengatasi masalah kemacetan Puncak tetap perlu dikembangkan berbagai pendekatan lain," pungkas Jumardi.
 

Editor : Hilman Hilmansyah

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network