BOGOR, iNewsBogor.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor tengah mengalami krisis keuangan serius. Berdasarkan data terbaru, total utang RSUD pada akhir 2024 mencapai Rp93 miliar, yang sebagian besar berasal dari pengadaan obat-obatan senilai Rp47 miliar. Hingga Juni 2025, angka ini melonjak menjadi Rp104 miliar, dengan harta lancar hanya Rp80 miliar dan kerugian sepanjang 2024 sebesar Rp35 miliar.
1. Rincian Utang RSUD Kota Bogor:
- Obat-obatan: Rp47 miliar
- Belanja pegawai: Rp2,7 miliar
- Infrastruktur kesehatan: Rp12,4 miliar
- Pemeliharaan gedung: Rp2 miliar
- Jasa kebersihan dan office boy: Rp1 miliar
Situasi ini menyebabkan RSUD kesulitan membayar kewajiban dan membuat publik serta lembaga legislatif setempat mulai bereaksi.
2. DPRD Kota Bogor Minta Penjelasan
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman menanggapi serius membengkaknya utang RSUD. Ia mengaku telah melayangkan surat resmi kepada manajemen rumah sakit untuk meminta penjelasan.
“Saat Raperda sudah disampaikan kepada Sekda untuk membina RSUD karena anomali. Harusnya BUMD menghasilkan APBD tambahan buat Pemerintah Kota Bogor,” ujar Adityawarman.
3. Respons RSUD: Utang Demi Layanan Publik
Menanggapi situasi tersebut, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir, membantah jumlah utang yang diberitakan telah mencapai Rp104 miliar.
“Kami usahakan yang terbaik. Insya Allah, utang RSUD Kota Bogor masih dalam batas yang bisa dikendalikan,” ujarnya singkat.
4. Penjelasan Wali Kota Bogor
Wali Kota Bogor Dedie Rachim, memberikan penjelasan terkait kondisi keuangan rumah sakit tersebut. Menurutnya, salah satu masalah utama yang mempengaruhi keuangan RSUD adalah keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan.
"BPJS memang belum dibayar, dan saya telah memerintahkan direksi RSUD untuk segera mengambil langkah-langkah administrasi yang diperlukan agar pembayaran tersebut dapat segera diselesaikan. Namun, kami masih menunggu konfirmasi terkait jumlah utang yang harus dibayar. Jadi, apabila dikatakan RSUD merugi, saya rasa hal itu tidak sepenuhnya tepat jika BPJS dibayar tepat waktu," ujar Dedie kepada iNewsBogor.id, Selasa (22/7/2025).
Wali Kota Bogor juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan rapat bersama jajaran direksi RSUD untuk menyusun langkah-langkah lebih lanjut guna menyelesaikan masalah keuangan ini.
“Saat ini sedang dalam proses rapat bersama jajaran, mempersiapkan administrasi penagihan, dan mendorong percepatan pembayaran dari BPJS agar segera diterima oleh RSUD," tambah Dedie.
Dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan, Dedie berharap masalah pembayaran BPJS dapat segera diselesaikan, dan keuangan RSUD dapat kembali stabil.
5. Kemendagri: Masalah Umum BUMD
Masalah keuangan RSUD Kota Bogor mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menilai masalah ini mencerminkan ketidakprofesionalan pengelolaan BUMD secara umum.
“Beberapa permasalahan yang membuat tidak sehat adalah kurangnya profesionalisme. Banyak yang di BUMD berasal dari tim sukses, yang tidak selalu memiliki kompetensi,” ungkap Tito (16/7/2025).
Tito juga menegaskan bahwa suntikan dana dari APBD bukan solusi jangka panjang, sebab lebih banyak digunakan untuk biaya operasional, bukan restrukturisasi keuangan.
6. BPJS Kesehatan Membantah Jadi Penyebab Utang
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor, Jenal M. Sambas, membantah tuduhan bahwa BPJS memiliki utang klaim sebesar Rp46 miliar kepada RSUD.
“Kami BPJS tidak pernah menunda klaim RSUD Kota Bogor jika semua persyaratan klaim lengkap. Pasti kami bayar,” tegas Sambas, Kamis (24/7/2025).
Sambas menjelaskan, BPJS memiliki tiga jenis proses klaim:
- Klaim Reguler: untuk layanan bulan sebelumnya
- Klaim Susulan: sisa klaim reguler yang baru selesai
- Klaim Pending: klaim belum lengkap dan harus dilengkapi ulang
“Rata-rata pembayaran satu siklus klaim ke RSUD Kota Bogor setiap bulan berkisar antara Rp24 miliar hingga Rp26 miliar,” ujarnya.
BPJS bahkan beberapa kali membantu mempercepat pencairan klaim di luar siklus utama demi menjaga arus kas RSUD.
“Hari ini pun saya masih berkomunikasi dengan Pak Dirut RSUD. Beliau menyatakan kepada media bahwa BPJS membayar klaim secara lancar, bahkan beberapa kali memberikan uang muka saat klaim baru diterima,” jelas Sambas.
RSUD Kota Bogor saat ini berada di bawah tekanan finansial yang besar, dengan utang yang terus membengkak dan sorotan tajam dari DPRD serta publik. Meski pihak RSUD dan BPJS saling memberi klarifikasi, masalah utamanya tampak lebih dalam: pengelolaan keuangan dan struktur BUMD yang dinilai tidak efisien dan profesional.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
