JAKARTA, iNewsBogor.id – Adidaya Institute menilai keberhasilan strategi Big Bang dan Big Push Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan sangat bergantung pada kapasitas para menteri sebagai pembantu presiden.
Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Dr Bramastyo B Prastowo, mengatakan jajaran menteri menjadi aktor utama dalam mengatur dan mengelola sumber daya program prioritas nasional.
“Seluruh pembantu Presiden (menteri) harus paham apa maunya Presiden dalam mengatasi kemiskinan. Bagaimana cara men-delivery atau mengeksekusi program, itu menjadi hal yang penting,” ujar Bram kepada jurnalis, Selasa (10/2).
Bram menjelaskan, tujuh program prioritas Presiden Prabowo bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan satu paket kebijakan terintegrasi untuk menekan kemiskinan multidimensi.
Program tersebut meliputi:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Sekolah Rakyat
- Program 3 Juta Rumah/FLPP
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
- Lumbung Pangan
- Kampung Nelayan.
Menurutnya, seluruh program itu dijalankan dengan pendekatan big bang dan big push, yakni reformasi dan investasi besar-besaran yang dilakukan secara cepat, serentak, dan berskala nasional.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Negara bergerak cepat, serentak, dan nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa,” jelasnya.
Sebagai contoh, Bram menyinggung rencana pembangunan 80 ribu Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, program ini tidak hanya mendorong penguatan ekonomi desa, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal.
“Buruh bangunan di desa bisa langsung bekerja di kampungnya sendiri tanpa harus berbondong-bondong ke kota,” katanya.
Adidaya Institute menekankan bahwa kemampuan eksekusi atau delivery menjadi kunci keberhasilan strategi Big Bang. Bahkan, Bram menilai Presiden Prabowo cenderung mempertahankan menteri yang mampu menjalankan arah kebijakan meskipun dinilai memiliki pemahaman yang belum optimal. “Presiden butuh orang yang bisa men-delivery pikiran-pikirannya,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan komunikasi publik para menteri. Menurutnya, kebijakan yang sudah berada di jalur yang tepat bisa tidak efektif jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.
“Kebijakan publik sudah on the right track, tetapi komunikasi publik para pembantu Presiden perlu di-upgrade hingga bisa menjadi high understanding dan high delivery,” pungkasnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
