JAKARTA, iNewsBogor.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Hukum dan Pegiat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kamis (12/2/2026). Mereka mendesak DPR RI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kondisi iklim investasi di Kabupaten Kolaka yang dinilai tidak kondusif.
Aksi ini dipicu dugaan pemalakan dan pemalangan aktivitas sejumlah perusahaan di wilayah pertambangan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Massa menilai lemahnya penegakan hukum berdampak langsung terhadap keselamatan pekerja dan kepastian berusaha di sektor pertambangan.
Penanggung jawab aksi, Mardin Fahrun, menilai aparat penegak hukum dan instansi terkait lalai menjalankan tanggung jawabnya. Ia menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil dan konsisten demi menjaga stabilitas investasi.
Aktivis Koalisi Pemerhati Hukum dan Pegiat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara desak sejumlah instansi pemerintah untuk memeriksa aktivitas ilegal pajak dan tambag di Kolaka Sukawesi. (Foto : Istimewa) (Foto : Istimewa)
“Bila kita ingin belajar bahasa hukum, datanglah ke Indonesia, tapi untuk mengimplikasikannya, kita perlu belajar dari negara lain seperti Singapura dan Malaysia,” ujarnya dalam orasi. Menurutnya, tanpa kepastian hukum yang tegas, kepercayaan investor terhadap daerah akan terus menurun.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
