BOGOR, iNewsBogor.id – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan aksi pembangunan rendah karbon di daerah melalui optimalisasi Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA). Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung target Net Zero Emission sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Penguatan implementasi aplikasi tersebut dibahas dalam Lokakarya Nasional Tahun 2026: Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/6). Kegiatan berlangsung selama tiga hari hingga 2 Juli 2026 dan diikuti ratusan peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi, baik secara langsung maupun daring.
Optimalisasi AKSARA merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menempatkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Indeks Ekonomi Hijau sebagai indikator utama pembangunan nasional.
Melalui platform digital tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi aksi penurunan emisi secara lebih terukur, terintegrasi, dan akuntabel. Sistem ini juga terhubung dengan fitur Climate Budget Tagging melalui platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan untuk memperkuat tata kelola pembiayaan iklim di daerah.
Pelaksanaan program ini mendapat dukungan Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dalam Program ClimB yang didanai International Climate Initiative (IKI). Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan komitmen penurunan emisi menjadi implementasi nyata.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
