JAKARTA, iNewsBogor.id — Konstelasi ketatanegaraan Indonesia memasuki babak baru menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, secara resmi menyatakan bahwa kursi kepemimpinan orang nomor dua di Indonesia tersebut mengalami kekosongan terhitung sejak hari penyerahan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani usai menerima secara langsung dokumen resmi pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR kini memiliki mandat untuk memproses pengisian kekosongan jabatan tersebut dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan undang-undang.
"Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan, dan tugas MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari adalah mengisi kekosongan posisi wakil presiden tersebut," ujar Ahmad Muzani kepada awak media di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/11/2026).
Muzani menegaskan bahwa pimpinan MPR akan segera mengambil langkah-langkah konsolidasi internal secara cepat dan terukur untuk menindaklanjuti dinamika politik ketatanegaraan ini. Proses pengisian jabatan wakil presiden baru nantinya akan merujuk secara ketat pada mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan aturan tata negara, Presiden Republik Indonesia memiliki hak untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI guna dipilih melalui Sidang Paripurna. Pihak legislatif dan eksekutif kini tengah berkoordinasi secara intensif guna memastikan roda pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan stabil, efektif, dan tidak terganggu oleh transisi politik tersebut.
Langkah pengunduran diri sukarela yang diambil oleh Gibran ini sekaligus menutup berbagai spekulasi politik di parlemen terkait wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya sempat bergulir, serta mengalihkan fokus sepenuhnya pada mekanisme suksesi konstitusional di MPR RI.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
