BOGOR, iNewsBogor.id – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia, Gibran berpotensi tetap memperoleh uang pensiun dan sejumlah fasilitas dari negara.
Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan aturan tersebut, Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir selama menjabat.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima mantan Presiden maupun Wakil Presiden.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran diproses secara resmi dan pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, hak pensiun tersebut berpotensi melekat kepadanya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
