Dengan demikian, status pemberhentian secara resmi menjadi faktor penting sebelum hak-hak tersebut dapat diberikan.Perlu diketahui pula, rumah kediaman yang diberikan negara bukan berarti seluruh biaya pemeliharaannya ditanggung negara.
Penjelasan Pasal 8 menyebutkan bahwa pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden yang bersangkutan.
Sementara itu, biaya pemeliharaan kendaraan negara dan gaji pengemudinya tetap ditanggung pemerintah.
Publik Perlu Mencermati Aturan Hukum
Ketentuan pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan aturan yang telah berlaku sejak 18 Desember 1978.
Di tengah perhatian publik terhadap dinamika pengunduran diri Gibran, ketentuan ini kembali menjadi perbincangan, terutama terkait konsekuensi anggaran negara untuk membiayai hak-hak pejabat setelah tidak lagi menjabat.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
