Hakim Minta BPN Buka Warkah, SHGB Summarecon-9 Siteplan yang Diteken Bupati Bogor Terancam Batal

Bennazir
Sidang sengketa lahan Summarecon Bogor, di PTUN Bandung, Rabu (18/11/2026). Foto iNewsBandungRaya/Bas

BANDUNG, iNewsBogor.id – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka dokumen riwayat tanah atau warkah terkait sengketa lahan seluas sekitar 65 hektare di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Perintah tersebut menjadi perkembangan penting dalam gugatan ahli waris terhadap penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berkaitan dengan kawasan perumahan Summarecon Bogor.

Sengketa ini semakin menjadi sorotan lantaran Bupati Bogor Rudy Susmanto diketahui telah menandatangani sembilan siteplan Summarecon di kawasan yang sebagian lahannya kini tengah disengketakan ahli waris. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum atas status tanah dan implikasi administratif terhadap persetujuan pengembangan kawasan apabila gugatan ahli waris dikabulkan pengadilan.

Dalam sidang yang digelar Rabu (18/11/2026), majelis hakim yang diketuai Dwika Hendra Kurniawan, dengan anggota Fitri Wahyuningtyas dan Fajri Citra Resman, memerintahkan pembukaan dokumen warkah tanah untuk mengungkap riwayat penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa.

Kuasa hukum ahli waris Niko Mamesah, Martinus Siki, mengatakan pihaknya telah menyerahkan sekitar 18 bukti surat untuk memperkuat klaim kepemilikan tanah. Menurutnya, bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1972.

"Kami sudah mengajukan kurang lebih 18 bukti terkait riwayat tanah. Bukti tersebut menunjukkan bahwa ahli waris Niko Mamesah pernah mengajukan proses sertifikat SHM tahun 1972 dan sudah diterbitkan oleh BPN," ujar Martinus seusai persidangan.

Menurut Martinus, bukti tersebut menjadi dasar bagi ahli waris untuk mempertahankan hak atas 12 bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 65 hektare.

Dia menilai penerbitan SHGB pada 2015 patut dipersoalkan karena diduga tumpang tindih dengan SHM yang diklaim telah dimiliki ahli waris sejak 1972.

"Kami masih mengatakan bahwa penerbitan SHGB tahun 2015 ini tumpang tindih di atas SHM tahun 1972. Kami terus memperjuangkan hak-hak ahli waris Ibu Ellen CH Kindangen," katanya.

Editor : Suriya Mohamad Said

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4 5

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network