JAKARTA, iNewsBogor.id – Praktisi hukum senior Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH) dalam implementasi Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Menurutnya, kewenangan besar yang diberikan melalui regulasi tersebut harus diimbangi mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Sorotan itu disampaikan Ari menjelang peluncuran buku Ari Yusuf Amir: Advokat Petarung. Isu pengawasan aparat dinilai semakin relevan setelah DPR RI menyetujui pengesahan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.
"Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kewenangan dari Undang-Undang Perampasan Aset disalahgunakan atau justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi," ujar Ari dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Perhatian Ari terhadap persoalan tersebut bukan tanpa alasan. Pada 28 September 2026, dia hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, Ari menekankan pentingnya integritas serta penguatan pengawasan internal aparat penegak hukum.
Selanjutnya, pada 3 November 2026, Ari mendapat undangan khusus dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas penyempurnaan ketentuan pemberantasan korupsi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu perhatian dalam pembahasan itu adalah pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.
Pemikiran Ari mengenai integritas dan pengawasan aparat terbentuk dari perjalanan panjangnya sebagai advokat. Pengalamannya menghadapi berbagai dinamika perkara dan berhadapan dengan aparat penegak hukum turut membentuk pandangannya mengenai pentingnya memperjuangkan keadilan melalui proses hukum yang benar.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
