PANDEGLANG, iNewsBogor.id – Keberadaan Badak Jawa Rhinoceros sondaicus di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali menjadi sorotan. Wacana pemindahan satwa langka tersebut serta penetapan sebagian wilayah perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memunculkan perhatian terhadap masa depan konservasi lingkungan.
Mahasiswa Universitas Pamulang, Dimas Wisnu Saputra, menilai pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan kawasan Ujung Kulon mengutamakan perlindungan ekosistem dan kelangsungan hidup Badak Jawa.
Dalam pandangan Dimas, Badak Jawa bukan sekadar kekayaan hayati Indonesia, melainkan warisan alam yang harus dilindungi untuk generasi mendatang.
"Negara harus hadir memastikan bahwa pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam," tegas Dimas dalam artikel opininya.
Soroti Wacana Pemindahan Badak Jawa
Dimas menilai rencana pemindahan Badak Jawa tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan ilmiah yang matang. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan tersebut, termasuk hasil kajian ilmiah, kesiapan habitat baru, hingga analisis risiko terhadap kelangsungan hidup satwa.
Menurutnya, kebijakan yang bertujuan menyelamatkan spesies langka justru harus dipastikan tidak menimbulkan persoalan baru bagi keberlangsungan populasinya.
WUP di Sekitar Ujung Kulon Perlu Diawasi
Selain persoalan pemindahan Badak Jawa, Dimas juga menyoroti penetapan sebagian wilayah perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Dia mengingatkan bahwa penetapan WUP tidak secara otomatis berarti kegiatan pertambangan telah memperoleh izin operasional. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kebijakan tersebut tidak membuka potensi ancaman terhadap ekosistem di sekitar kawasan konservasi. Dimas menegaskan, kepentingan ekonomi harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.**
Perlindungan Badak Jawa Memiliki Landasan Hukum
Dalam perspektif hukum lingkungan, Dimas merujuk Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Mahasiswa Universitas Pamulang, Dimas Wisnu Saputra,. (Foto : iNewsBogor.id/Iwan)
Dia juga mengingatkan pentingnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Menurut Dimas, regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Masyarakat Berhak Mendapatkan Informasi
Dimas menilai masyarakat Pandeglang juga berhak mengetahui secara transparan arah kebijakan pemerintah terhadap masa depan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Dia berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga mengevaluasi setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kelestarian lingkungan.
"Jangan sampai Badak Jawa kehilangan habitatnya karena lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap konservasi," ujarnya.
Dimas menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Kemampuan negara menjaga kelestarian alam juga menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
Baginya, perlindungan Badak Jawa merupakan tanggung jawab bersama agar salah satu kekayaan hayati Indonesia tersebut tetap lestari dan tidak hilang dari habitat alaminya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
