BOGOR, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian PAN/RB berencana memberlakukan moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekaligus berdampak pada keberadaan tenaga honorer non ASN.
Rencana pemberlakuan moratorium oleh Kementerian PAN/RB sudah barang tentu menyisakan tanda tanya bahkan keresahan dikalangan pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di Bogor.
Keresahan diakui oleh banyak tenaga guru honorer di SDN Cimanggis 01 Bojonggede Kabupaten Bogor.
Salah seorang guru honorer Almira misalnya, ia mengaku resah bahkan berharap pemerintah jangan terburu-buru dalam membuat kebijakan untuk para pekerja honorer.
“Saya tidak setuju jika pemerintah menghapus tenaga honorer, karena masih banyak guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun tidak di gaji dengan layak. Saya akan setuju jika pemerintah mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap guru honorer dengan menjadikannya PNS,” ujar Almira, Rabu (8/6).
Selain Almira juga Dhea bernada sama tidak setuju dengan keputusan pemerintah tentang penghapusan honorer tahun depan.
“Sulit rasanya menjadi honorer, karena gaji setiap bulannya selalu di rapel. Saya juga manusia butuh penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, saya hanya ingin mendapatkan kesejahteraan sebagai guru, karena guru lah yang sangat berjasa dalam menumbuhkan calon generasi yang hebat," tutur Dhea memelas.
Moratorium ASN yang akan mulai diberlakukan pemerintah memunculkan kontrovesi dikalangan ASN terlebih para tenaga honorer non ASN. Mereka ramai ramai mempertanyakan kebijakan tersebut karena ditenggarai akan menambah tingginya angka pengangguran.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
