JAKARTA, iNewsBogor.id – Presiden Prabowo Subianto diminta segera mengevaluasi dan menghentikan rencana Proyek Strategis Pemetaan Nasional Badan Informasi Geospasial (BIG) senilai Rp4,2 triliun. Proyek tersebut menjadi sorotan menyusul dugaan sejumlah persoalan dalam pengadaan, keterlibatan perusahaan asing, hingga keamanan data geospasial yang dinilai berkaitan langsung dengan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Jumat (6/11/2026), di Jakarta. Dia menilai proyek pemetaan nasional tidak boleh hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek fundamental negara, terutama penguasaan data strategis wilayah Indonesia.
Menurut Bambang, tender proyek geospasial senilai sekitar Rp4,2 triliun yang dibiayai melalui pinjaman lunak (soft loan) Bank Dunia menjadi perhatian publik setelah empat perusahaan asal China disebut masuk dalam daftar kandidat kuat pemenang.
"Persoalan proyek ini tidak sekadar menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga menyentuh aspek fundamental negara, yakni penguasaan data geospasial yang menjadi fondasi pembangunan, pertahanan, dan pengelolaan wilayah Indonesia," ujar Bambang dalam pernyataan tertulis yang diterima iNews.id, Sabtu (7/11/2026).
Sorotan terhadap proyek tersebut semakin menguat setelah muncul informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan pemetaan BIG sejak 2024 yang diduga menyimpan sejumlah persoalan, mulai dari proses akuisisi data, penggunaan pesawat asing, pengolahan data di luar negeri, hingga kualitas hasil pemetaan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
