Pinjaman Online Mengandung Riba Hukumnya Haram 

JAKARTA, iNews.id - Pinjaman online yang mengandung riba hukumnya haram. Bukan hanya pinjaman online dalam bentuk offline bila mengandung riba maka hukumnya sama.

Hal ini adalah satu poin Ijtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi ditutup pada Kamis (11/11/2021) setelah dilaksanakan selama tiga hari 9-11 November di Hotel Sultan Jakarta. 

Baca Juga

Keranjingan Judi Online, Pria Lajang di Depok Nekad Jual Rumah Mengungsi ke Pemakaman

Forum ini menyepakati beberapa poin bahasan salah satunya tentang pinjaman online (pinjol).  

"Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh saat konferensi pers penutupan Itjima ulama, Kamis,(11/11/2021).

Niam menuturkan perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang adalah bentuk akad tabarru’ (kebajikan). Yakni bentuk atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Baca Juga

Tampang SAN Tersangka Penipuan Pinjol terhadap Ratusan Mahasiswa IPB, Menangis saat Ditangkap

Lebih lanjut, Niam memaparkan baik orang yang menunda hutang dan memberikan ancama kepada orang yang berhutang juga hukumnya haram.

"Sengaja menunda pembayaran utang bagi yang mampu hukumnya haram dan memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram," tuturnya.

Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab). Dengan demikian, Itjima Ulama memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Kominfo, Polri dan OJK yang hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.  

Baca Juga

Terima Banyak Aduan Soal Pinjol, DPRD Kota Bogor Siapkan Raperda

Selanjutnya pemerintah juga dapat melakukan pengawasan serta menindak tegas  penyalahgunaan pinjaman online atau finansial technologi peer to peer lending (Fintech Lending) yang meresahkan masyarakat. 

"Pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan dan umat islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah," katanya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta