Sapa Haji Angkatan VI, Kemenag Bersama DPR RI Bahas Persiapan dan Pelayanan Haji Mendatang

BOGOR, iNewsBogor.id - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi agama, sosial dan kebencanaan bersama Kementerian Agama (Kemenag) mulai mengawal segala kersiapan jamaah haji berikut kualitas pelayanan haji pada tahun 2023.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dalam paparan diskusi Sapa Haji bersama Direktur Bina Haji Reguler Kemenag Arsyad Hidayat di Kota Bogor, Minggu (27/11), mengatakan kesiapan kualitas pelayanan haji, pembinaan jamaah haji, biaya haji dan kuota haji Indonesia pada tahun 2023 sudah menjadi konsentrasi DPR dan Kemenag sejak sekarang. 

Baca Juga

DPR-Pemerintah Sepakat Gubernur DKJ Dipilih Lewat Pilkada

"Bagaimana kita Kemenag melakukan persipan haji. Kita sudah harus belanja hotel, belanja dapur. Jangan sampai kita kalah sama jamaah (negara) lain. Jadi saya ingin ada kualitas pelayanan yang baik," katanya.

Diah mengungkapkan isu haji 2023 cukup strategis karena jamaah Indonesia salah satu yang terbanyak di antara negara-negara lain. Peminat ibadah haji Indonesia, menurutnya, sangat tinggi hingga antrean daftar tunggu mencapai 25 sampai 40 tahun. 

Menurut data Kemenag, jumlah haji Indonesia mencapai 5 juta orang masih belum diberangkatkan dalam daftar tunggu. 

Baca Juga

Ravindra Dipastikan Lolos ke Senayan, Jaro Ade Sebut Golkar Masih Berpotensi Dapat 1 Kursi Tambahan

DPR, kata dia, sedang membahas soal revisi undang-undang haji agar penambahan kuota susulan dari Arab Saudi bisa ditangkap dengan baik oleh Indonesia, termasuk masalah pembiayaan haji. 

Selain itu, Penambahan kuota haji Indonesia pada tahun 2023 juga dalam koordinasi Kemenag agar bisa kembali normal seperti tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 200 ribu orang. Sebab, pada tahun 2021 kuota haji Indonesia berkurang jauh hanya sekitar 46 persen atau 100 ribuan orang. 

Di sisi lain, Diah memandang, dari jumlah jamaah haji yang cukup tinggi, perlu ada perhatian peningkatan kualitas layanan yang baik dari pemerintah Indonesia dikerjasamakan dengan Arab Saudi. 

Baca Juga

Anggota DPR RI Fraksi PPP Elly Rachmat Yasin Resmikan Sarana Air Bersih di Bogor Barat

Sejumlah urusan terobosan dalam pembinaan haji seperti aplikasi manasik akan bermanfat bagi jamaah, khususnya jamaah lanjut usia (lansia) dan adaptasi terhadap teknologi digital bagi jamaah muda. 

Diah pun berharap penyediaan hotel yang baik, dengan fasilitas yang bisa dibawa dari Indonesia, seperti bahan makanan juga perlu diperjuangkan. 

Pelayanan haji, kata dia, yang baik juga akan menjadi pertimbangan untuk masalah biaya haji yang kini meningkat. Biaya haji reguler saat ini telah mencapai hampir Rp100 juta dan haji plus sekitar Rp250 juta. Namun, biaya haji reguler masih hampir 60 persen ditanggung oleh nilai manfaat dari setoran awal jamaah haji yang terkumpul. 

Baca Juga

Anggota Komisi IX DPR-RI Nur Nadlifah Resmikan BLK Fatayat NU di Larangan Brebes

DPR masih akan membahas sejumlah isu haji 2023 tersebut dengan Kemenag dan sejumlah kementerian terkait, agar pelayanan haji Indonesia semakin meningkan dan diperhitungkan oleh negara lain. 

"Kalau biaya tinggi, ada masyarakat mampu dan ada masyarakat tidak mampu. Ada penyesuaian biaya haji, harus ada nabung. Kalau bisa biaya haji sudah disesuaikan dengan biaya haji di tahun berangkat," katanya.

Editor : Ifan Jafar Siddik