Dikatai Jadi Sarang Setan dan Iblis oleh Bupati Meranti, Ini Tanggapan Kementerian Keuangan

JAKARTA, iNewsBogor.id - Kementerian Keuangan menjadi bulan bulanan saat Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan emosional dalam sebuah forum mengatainya sebagai sarang setan dan iblis.

Bukan tanpa sebab Bupati Muhammad Adil melontarkan kata kata kasar ditujukan pada Kementerian Keuangan. Sedikitnya ada 3 alasan yang dilontarkannya.

Berikut alasannya :

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak

Kabupaten Meranti dikenal penghasil minyak bumi. Di forum bahkan Bupati Muhammad Adil menyebutkan sumur minyak yang dimiliki Meranti berikut kapasitas produksinya. Namun Dana Bagi Hasil yang diterimanya dari pemerintah pusat dinilainya tidak adil oleh Adil.

Dia membeberkan, saat ini terdapat sebanyak 222 sumur minyak di Meranti yang produksinya hampir 8.000 barel per hari. 

"Tapi DBH minyak yang diterima hanya Rp114 miliar. Bahkan angka ini sudah memperhitungkan penambahan 13 sumur di tahun ini dan 19 sumur lagi di 2023 dengan target produksi hingga 9.000 barel per hari," ujar Adil, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, dikutip di Jakarta, Senin (12/12/2022).

2. Tak Ditanggapi Sri Mulyani

Terkait Dana Bagi Hasil, Bupati Meranti Muhammad Adil mengungkapkan, dirinya sudah berupaya mempertanyakan pembagian DBH minyak yang digelontorkan Kemenkeu ke Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menyurati Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Pihaknya bahkan menyebutkan telah mengirim 3 surat permohonan audiensi ke Sri Mulyani, namun tak digubris. Adil bahkan sampai mencoba mengikuti acara yang digelar Kemenkeu di Bandung demi bertemu dengan Sri Mulyani, namun usahanya gagal karena Menkeu tak hadir di acara itu.

"Saya sampai ke Bandung, saya kejar orang Kemenkeu juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'," ungkap Adil.

3. Daerah Penghasil Minyak tapi Miskin

Bupati Muhammad Adil membeberkan bahwa Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil minyak sejak tahun 1973. Akan tetapi, dia merasa prihatin hasil kekayaan alam itu tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini, terlihat dari jumlah penduduk miskin ekstrem yang mencapai angka 25,68 persen di Riau.

"Saya kemarin dipanggil ketemu dengan Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau menggugat Pak Jokowi, karena Meranti daerah penghasil minyak tapi miskin," ujar Adil.

Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pengeboran minyak di Meranti. Bahkan, dia menyebut masyarakat Meranti sama sekali tidak merasakan manfaat dari pengeboran tersebut.

"Meranti itu targetnya 2023 9.000 barel per hari. Jadi kalau seandainya kami naik, penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," tutur Adil.

Tanggapan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Menanggapi hal tersebut Kemenkeu pun bereaksi. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mempertanyakan dasar pernyataan Bupati Meranti tersebut yang dinilainya tidak patut (proper).

"Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Enggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?" tulis Suahasil dalam akun Instagram resminya @suahasil di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Dia pun mengunggah data khusus Kepulauan Meranti, dia turut menjelaskan bahwa kehadiran negara, melalui APBN, untuk berbagai daerah di Indonesia bukan hanya melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer seperti DAU, DAK, maupun DID, tetapi juga melalui belanja kementerian/lembaga.

=======================================*Artikel ini sudah ditulis oleh Michelle Natalia di iNews.id edisi Senin, 12 Desember 2022 dengan judul "Ini 3 Alasan Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Disebut Iblis, Nomor 2 Terkait Sri Mulyani".

Editor : Furqon Munawar