Kasus Telur Busuk untuk Bansos, Pemasok Tak Lakukan Cek Kelayakan 

BOGOR - Pihak pemasok telur untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mengakui  tidak lakukan pengecekan kelayakan distribusi, Selasa (25/1/2022). 

PT. Aam Prima Artha (APA) selaku pemasok Telur di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor menyatakan kewalahan menyuplai 7.123 paket telur ke seluruh wilayah di Kabupaten Bogor. 

Baca Juga

Kasus Telur Busuk untuk Bansos, Begini Tanggapan Kejari Kabupaten Bogor 

Marketing PT. APA, Farhan mengakui kurang profesionalnya dalam penyaluran BPTN. Ia menyatakan dari banyaknya paket telur yang harus dipasok, perusahaan tidak bisa memastikan telur yang dipasok kepada agen itu busuk atau tidak. 

"Kami tidak tahu telur itu kondisi dalamnya bagus atau tidak, kami hanya bisa mengecek kondisi telur itu bagus atau tidak," ucapnya. 

Dari sejumlah 7.123 paket, dimana setiap paket berisi satu kilogram telur, Farhan mengakui perusahaan tak sanggup untuk melakukan skrining satu-persatu. "Kami tidak bisa melakukan pengecekan satu-persatu," akunya. 

Pihak pemasok telur mengakui tidak melakukan pengecekan kelayakan distribusi. Foto/ist

Farhan pun memaparkan, dari 7.123 paket telur, ada 95 paket yang dikeluhkan baik oleh agen maupun KPM. "Dari 7.123 kedapatan yang komplain 95 paket, itu pun sebagaian besar sudah kami ganti," paparnya. 

Menurut Farhan, proses skrining atau Qualitas Control (QC) sudah dilakukan terus-menerus sejak dari peternakan. 

"Mungkin karena dikirim dari Jawa Tengah dan jumlahnya yang besar, mungkin di sana ada proses dalam pengiriman yang memakan waktu beberapa hari hingga terjadinya pembusukan," jelasnya. 

Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Bogor, I Putu Lingga mengungkapkan, dengan anggaran Rp200 ribu yang diberikan kepada KPM per bulan, seharusnya penerima mendapatkan barang yang layak konsumsi dan layak makan. 

Yang terjadi justru berbeda. Ada yang menerima empat karung beras per-KPM, adapula yang terima hanya sekarung beras tanpa ada keterangan jelas dari Bank Mandiri maupun TKSK. 

“Ini merenggut hak yang seharusnya warga desa dapatkan. Hak asasi mereka sebagai manusia telah direnggut karena tidak mendapatkan kesetaraan. Ini jelas merugikan orang banyak,” ujar pria yang kerap disapa Lingga ini. 

Lebih lanjut Lingga menambahkan, pihak-pihak yang terlibat harus turun langsung untuk menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang telah mendapatkan bantuan tersebut. Ia juga mendesak aparat berwenang menyikapi tegas persoalan yang menjadi perhatian publik ini. 

“Bagaimana masyarakat mau memberikan kepercayaan pada pemerintah kalau hal ini masih saja terus terjadi. Kami meminta mereka mempertanggungjawabkan secara hukum," tandasnya. 

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor dan jajaran Kepolisian Resort Bogor kini tengah menyelidiki adanya dugaan penyaluran telur busuk Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Mustakim membenarkan jika pihaknya bersama Kepolisian Resort (Polres) Bogor dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, telah mendapatkan laporan adanya dugaan penyaluran BNPT yang tidak layak dikonsumsi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 

Editor : Hilman Hilmansyah