Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie Tuding Pasangan Anies-Muhaimin Tidak Siap Kalah

JAKARTA, iNewsBogor.id - Politisi Demokrat Marzuki Alie menuding pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) tidak siap menerima fakta kekalahan dalam Pilpres 2024. Marzuki beralasan pasangan capres-cawapres bernomor urut 1 tersebut berupaya terus mendegradasi kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dengan membangun narasi kecurangan hampir setiap waktu.

"Diksi curang jadi tagline mereka untuk terus mendegradasi paslon 02 setiap detik dan setiap menit. Itulah teknik untuk memframing niat mereka dan melakukan kejahatan demokrasi. Pasangan AMIN mengkhianati suara rakyat, siap menang tapi tidak siap kalah,” kata dia dalam keterangan tertulis pada media, Rabu (28/2/2024) siang.

Baca Juga

Ketua Wanhat JSI Marzuki Alie Minta Capres Cawapres Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Mantan Ketua DPR itu pun menjelaskan sejumlah permasalahan yang membuat pasangan tersebut enggan mengakui kenyataan kemenangan Prabowo-Gibran. Misalnya soal keraguan pada hasil quick count yang dibuat lembaga survei dan ketidakpercayaan terhadap angka hitung riil (real count) yang dibuat KPU dengan menggunakan aplikasi SIREKAP.

"Padahal sudah berkali-kali dijelaskan, yang menentukan pemenang pemilu itu adalah hasil hitungan manual, yakni dokumen rekapitulasi manual yang disaksikan banyak pihak. Saksi-saksi dari pasangan calon, saksi partai pada semua tingkatan perhitungan/ rekapitulasi suara. Mulai dari TPS, PPK, KPUD Kabupaten/ Kota, KPUD Provinsi dan KPU Pusat,” ujarnya.

Terakhir, Dewan Penasehat Jaringan Santri Indonesia (JSI) itu pun membantah penggunaan bansos, aparatur desa dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Menurutnya, semua pihak termasuk oknum partai dan pasangan calon presiden berpeluang menggunakan semua instrumen tersebut dalam kampanye mereka.

"Kalau bicara bansos, itu ada di APBN dan sudah disetujui DPR. Gak bisa divonis hanya jokowi yang memanfaatkan, tetapi pasti ada oknum partai di DPR yang ikut mengesahkan bansos diduga dapat bagian juga untuk mereka kampanye. Kalau bicara Pj Kepala Daerah, semua sudah melalui proses pembahasan. Kalau ada yang ikut berpihak, laporkan saja. Hal yang lumrah biasanya Pj Kepala Daerah berafiliasi ke partai penguasa. Kalau mereka melakukan pidana pemilu, dilaporkan saja,” tutur dia.

Editor : Furqon Munawar