120 Anggota DPR RI Lintas Fraksi Resmi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Pemakzulan Wapres

JAKARTA, iNewsBogor.id — Dinamika politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, memanas setelah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi menerima perwakilan anggota dewan lintas fraksi yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Pertemuan krusial tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/11/2026) siang.

Rapat koordinasi pimpinan dewan dan para pengusul dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal.

Baca Juga

Dari Bogor, Banten hingga BNN, Suyudi Ario Seto Masuk Babak Baru Menuju Kursi Kapolri

Dalam pembukaan rapat, Saan Mustopa menegaskan bahwa penggunaan hak konstitusional ini merujuk pada landasan hukum normatif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR mempunyai fungsi pengawasan yang didukung oleh hak-hak konstitusional, yakni Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat," ujar Saan di hadapan para anggota dewan.

Ia menambahkan bahwa ketentuan lebih teknis mengenai pelaksanaan HMP diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan beleid tersebut, HMP dapat digunakan oleh parlemen untuk merespons berbagai persoalan strategis kenegaraan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, maupun kondisi di mana kepala atau wakil kepala negara dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Editor: Ifan Jafar Siddik