SORONG, iNewsBogor.id - Tanpa alasan yang jelas, Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad diketahui tak kunjung melakukan pelantikan pejabat eselon II di wilayah tersebut. Selama kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir, belasan nama calon Pejabat eselon II tersebut, digantung tanpa memiliki kepastian.
“Kita semua sudah tahu Pemprov telah umumkan secara terbuka nama-nama ASN yang mengikuti tes untuk menduduki jabatan eselon dua. Kita lihat disitu banyak didominasi Orang Asli Papua (OAP). Ini artinya calon pejabat khususnya dari OAP sudah sangat siap untuk menduduki eselon dua. Karena itu mereka (harus) segera dilantik dalam bulan Mei ini, supaya para pejabat ini membantu Gubernur menuntaskan program-program PJ Gubernur yang kita lihat baru 20 persen selesai,” kata pengamat politik Ortisan Kambu dalam keterangan kepada awak media, Minggu (19/5/2024) kemarin.
Padahal, bagi Ortisan, pengangkatan OAP sebagai pejabat di lingkungan Papua Barat Daya merupakan amanat undang-undang otonomi khusus Papua. Hal tersebut, ungkapnya, sebagai bagian dari kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif untuk menempatkan OAP dalam jabatan tersebut.
“Kami sudah berjuang hadirkan Provinsi (Papua Barat Daya) ini, maka harus prioritaskan anak asli Papua. Sebab, anak asli Papua hanya bisa pegang jabatan atau jadi Kepala Dinas di Papua. Mereka tidak pernah bisa diangkat jadi Kepala Dinas di luar Papua seperti Sumatera dan Jawa,” ujarnya.
Ortisan pun mengingatkan para Pejabat Eselon II ini harus segera dilantik agar program-program Gubernur Papua Barat Daya dapat berjalan dengan baik. Pasalnya, banyak program pemerintahan yang terlantar akibat banyaknya Kepala Dinas (pejabat Eselon II) yang rangkap jabatan sehingga sulit bekerja secara optimal.
Editor : Furqon Munawar