Atasi Food Waste, Hanif Faisol Akan Larang Rumah Makan dan Hotel Buang Sampah ke TPA

BOGOR, iNewsBogor.id – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq berencana mengambil kebijakan tegas untuk mengatasi persoalan food waste atau sampah makanan di Jakarta.

Hanif menyatakan bahwa para pengusaha, seperti rumah makan, hotel, kafe, dan mal, diwajibkan mengelola sampah makanan mereka sendiri tanpa membebankan pembuangannya ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Baca Juga

Beres Retreat Kabinet Merah Putih, Menteri LH BPLH Hanif Faisol Langsung Tinjau TPST Bantargebang

Hanif menjelaskan bahwa Jakarta memproduksi hampir 8.000 ton sampah per hari, dengan 7.500 ton di antaranya diangkut dan diolah di TPST Bantargebang. Namun, pengelolaan yang tidak terpilah menyebabkan volume sampah yang dibuang sangat besar.

"Produksi sampah di Jakarta, terutama dari food waste, mencapai 4.000 ton per hari, dan ini harus kami kurangi," ujar Hanif saat melakukan kunjungan kerja di Magalarva, Gunung Sindur, Bogor, Selasa, 29 Oktober 2024.

Hanif mengungkapkan bahwa 50 persen dari food waste ini berasal dari masyarakat, sementara sisanya atau sekitar 2.000 ton dihasilkan oleh usaha besar, seperti rumah makan dan hotel.

Setelah meninjau TPST Bantargebang beberapa waktu lalu, Hanif menyebut bahwa banyak sampah organik bercampur dengan sampah lainnya karena tidak dikelola dari hulu. Menurutnya, sampah organik seperti ini seharusnya tidak dibuang ke TPST, tetapi harus diolah langsung oleh pihak yang menghasilkan.

"Kami akan mewajibkan seluruh pelaku usaha besar untuk mengolah sampah organik mereka sendiri. Tidak boleh lagi dibebankan ke TPST Bantargebang," tegas Hanif.

Ia menyebutkan bahwa salah satu solusi yang akan diterapkan adalah pemanfaatan Black Soldier Fly (BSF) dan pengomposan. Metode ini dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi, seperti pakan ternak, budidaya unggas, dan aquakultur.

Sebagai langkah konkret, Kementerian LH/BPLH akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan yang relevan.

"Kami akan memberikan berbagai bentuk insentif dan disinsentif untuk memastikan program ini berjalan baik. Jika masalah food waste bisa diatasi, berarti 50 persen masalah sampah Jakarta terselesaikan," ujar Hanif.

Hanif juga berharap agar program ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular dan memperkuat green economy.

“Saya yakin kalau kita bekerja sama, masalah sampah ini bisa selesai,” pungkas Hanif.

Editor : Ifan Jafar Siddik