Perihal Tuntutan Purnawirawan TNI, Trust Indonesia: Wapres Gibran Tidak Paham Komunikasi Politik

JAKARTA, iNewsBogor.id – Tuntutan forum purnawirawan prajurit TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terus menuai polemik di ranah publik. Respon balik yang dibangun Gibran lewat unggahan video di akun YouTube miliknya, alih alih menuai simpati malah berbalik menjadi kontroversi.

Terkait tuntutan forum purnawirawan, Trust Indonesia menilai hal tersebut menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakmampuan Wapres Gibran membangun komunikasi politik dengan banyak pihak. Termasuk diantaranya dengan forum purnawirawan Prajurit TNI.

“Saya kira tuntutan dan usulan pergantian Wapres Gibran itu tidak akan muncul jika Wapres Gibran paham membangun komunikasi politik dengan banyak pihak. Celakanya, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Wapres Gibran tampak gagal membangun komunikasi politik. Ini sungguh mengkhawatirkan,” kata Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli dalam keterangan kepada media pada Senin (28/4) siang.

Apalagi, menurut Fadhli, Gibran memang tidak punya latar belakang politik yang mumpuni. Meskipun pernah menjadi kader politik PDIP, tetapi Gibran tidak melewati proses kaderisasi partai politik secara substantif.

Dengan demikian, kemampuan komunikasi politik dan win-win solution Gibran sesungguhnya memang belum teruji dalam menyelesaikan perselisihan pendapat ataupun konflik.

“Mas Gibran ini (maaf) kan terlalu prematur dalam urusan politik. Dia bukan aktivis, bukan politisi yang berproses. Jadi memang wajar, kalau Mas Gibran akan kesulitan menghadapi situasi pelik yang dimunculkan para purnawirawan TNI ini,” ucap dia.

Fadhli pun menyarankan Wapres Gibran membangun tim dan manajemen komunikasi yang kompeten. Pasalnya, menurut dia, hanya dengan hal tersebut persepsi dan kualitas komunikasi Wapres Gibran akan dianggap baik.

Gibran, ungkapnya, tidak akan lagi dipandang sebelah mata dan dinilai mampu membangun komunikasi publik dengan semua pihak.

“Solusinya sederhana, bangun tim komunikasi publik yang kompeten dan mumpuni. Komunikasi publik ini akan membuat Mas Gibran mampu beradaptasi dengan banyak pihak di ruang politik. Sebagai Wapres, Mas Gibran tidak boleh mengabaikan aspek politik dalam urusan komunikasinya,” tuturnya.

Menurut Fadhli, jika terus menerus dibiarkan, situasi seperti ini jelas tidak menguntungkan Wapres Gibran. Sebab, lambat laun, situasi ini akan membuat posisi tawar Wapres Gibran di hadapan Presiden Prabowo Subianto juga semakin melemah.

Bagi Fadhli, keadaan ini bakal membuat Gibran tidak memiliki kans untuk menjadi salah satu kandidat pada Pilpres 2029 mendatang.

“Kalau situasi buruk ini (tidak punya gagasan dan komunikasi publik yang baik) terus berlangsung, tentu saja Mas Gibran akan berada dalam posisi yang merugi. Dia dipandang lemah dan tidak bermanfaat bagi elektoral Prabowo. Pada pilpres 2029 mendatang, Gibran akan ditinggalkan Prabowo,” ujarnya.

Terkait tuntutan forum purnawirawan Prajurit TNI, Fadhli menyarankan Gibran untuk menemui dan berdialog dengan mereka.

Menurutnya, upaya dialog tersebut akan menjawab dan meminimalisir kesalahpahaman yang dialamatkan forum purnawirawan prajurit TNI kepada Gibran.

“Kalau (Trust Indonesia) sarankan Mas Gibran langsung berkomunikasi dengan forum purnawirawan Prajurit TNI, supaya jelas maksud dan tujuan tuntutan tersebut. Upaya komunikasi segera ini akan membuat isu tersebut tidak digunakan elite politik untuk mendiskreditkan dan melemahkan mas Gibran. Saya yakin pertemuan tersebut akan menjadi momentum untuk menjawab tuntutan mereka,” tegas dia.

Editor : Furqon Munawar