JAKARTA, iNewsBogor.id – Presiden Prabowo Subianto saat berbicara di sebuah forum beberapa waktu lalu, sempat menyampaikan kegundahan terkait besarnya anggaran yang dikeluarkan negara untuk pelaksaan Pilkada langsung.
Kegundahan Presiden cukup beralasan, setidaknya terkonfirmasi dari hasil temuan Trust Indonesia yang menyimpulkan biaya politik pilkada yang berlangsung serentak pada November kemarin sudah tidak wajar. Kesimpulan diperoleh Trust Indonesia dari temuan atas sejumlah pendampingan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang didampingi lembaga riset dan konsultasi politik tersebut di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Sebenarnya (Biaya Politik Pilkada 2024) sudah sangat tidak wajar. Angka pemenangan untuk level Provinsi sudah sekitar Rp 200 miliar. Sementara untuk level Kabupaten sudah mencapai angka Rp 50-80 miliar. Demokrasi macam apa yang diinginkan dengan model demikian,” ucap Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal dalam keterangan kepada awak media, Selasa (31/12/2024) siang.
Menurut Azhari, biaya politik pilkada lumrah muncul dalam 4 fase tahap Pilkada, yakni tahap pencalonan, tahap kampanye, tahap pemilihan dan tahap pasca pemilihan. Tetapi yang seringkali terjadi, biaya pada tahap pemilihan biasanya jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada biaya pada tahapan lainnya. Menurut Azhari ini menandakan bahwa budaya politik uang atau pembelian suara semakin dianggap lazim dan dibiasakan di kalangan masyararakat.
Editor : Furqon Munawar