Kadin Jabar dan Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Investasi Berkelanjutan di Kawasan Rebana

Majalengka, iNewsBogor.id – Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, turut mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam gelaran Detikcom Regional Summit 2025 dengan mengusung tema "Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat".
Acara ini diselenggarakan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati, Majalengka,Acara ini secara khusus membedah masa depan kawasan Rebana yang disebut-sebut bakal menjadi pusat pertumbuhan dan investasi baru di Jawa Barat.
Turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari sektor pemerintahan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan pembangunan daerah seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekjen Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip serta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Ketua Umum Kadin Jawa Barat Almer Faiq Rusydi dengan moderator pimpinan redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings.
Regional Summit ini menjadi wadah strategis untuk membahas peluang dan tantangan investasi di kawasan tengah Jawa Barat, dengan menyoroti potensi kawasan Kertajati sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Tujuh kepala daerah dari kawasan Rebana juga turut hadir, yakni Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman.
Tito Karnavian juga mengingatkan bahwa persepsi keliru yang terjadi selama ini bahwa investasi harus berasal dari investor luar negeri. Oleh karena itu ia meminta pemimpin di wilayah Jawa barat untuk kembali menggaet para investor dalam negeri untuk melakukan investasi di Jawa Barat.
Kemudian Dedi Mulyadi menyinggung perusahaan yang membangun pabrik di Jawa Barat justru berkantor pusat di daerah lain. Hal itu kata Dedi berimbas pada pajak penghasilan yang dibayar justru bukan di Jabar.
"Lebih rumit lagi misalnya Jakarta punya kantor hanya ukuran 30x40 meter itu bisa menghasilkan pendapatan daerah miliaran kenapa karena PPh 21 yang di wilayah Jawa Barat, itu karena kantor pusat industrinya di Jakarta, maka bagi hasilnya di Jakarta," tegasnya.
Karena itu, Dedi menginginkan ke depan agar perusahaan yang memiliki pabrik untuk juga membuka kantor pusat di Jawa Barat. Dia tidak ingin Jabar hanya merasakan dampak negatif dari adanya kawasan industri.
"Ini kan harus dibenahi jangan ada satu daerah menanggung residu industri tapi di daerah lain menikmati dari penderitaan orang lain, ini yang segera dimulai dalam iklim investasi di Indonesia," katanya.
Senada dengan itu, Almer Faiq Rusydi menegaskan komitmen Kadin Jawa Barat untuk menjadi mitra utama dalam percepatan investasi di wilayah ini. "Kadin siap menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan arah kebijakan pemerintah daerah, termasuk mendorong investasi hijau dan berbasis teknologi di jantung Jawa Barat," ungkapnya.
Editor : Furqon Munawar