Refleksi Demokrasi dan Ekonomi 2025: Tantangan Besar Menanti Pemerintahan Prabowo

BOGOR, iNewsBogor.id - Menjelang berakhirnya tahun 2025, diskursus mengenai masa depan demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan kembali menguat. Guru Besar Ekonomi Politik IPB yang juga pendiri INDEF, Prof. Didin S. Damanhuri, menyampaikan refleksi panjang terkait tantangan ekonomi politik Indonesia serta harapan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang segera memasuki periode kepemimpinannya.

Dalam paparannya, Prof. Didin menegaskan bahwa arah pembangunan Indonesia harus kembali kepada amanat Konstitusi Pasal 33, yakni pembangunan yang demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan—baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi.

Prof. Didin memaparkan bahwa sistem ekonomi nasional tidak boleh bertumpu pada pasar bebas semata, melainkan harus dibangun melalui perencanaan jangka panjang seperti GBHN, dengan negara yang kuat, bersih, dan efektif.

“Perekonomian harus disusun, bukan dibiarkan berjalan sendiri. Dibutuhkan negara yang kuat, birokrasi yang efisien, dan pelaku usaha yang inovatif agar tercapai demokrasi ekonomi yang menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kemitraan antara BUMN, swasta besar, UMKM, dan koperasi, sebagai model demokrasi ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan merata.

Editor : Ifan Jafar Siddik