Ratusan Mahasiswa Geruduk Istana Bogor: Indonesia Belum Merdeka, Dijajah Bangsa Sendiri

BOGOR, iNewsBogor.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Gerakan Bogor Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (28/8/2025). Aksi ini bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, mengusung tema “Indonesia Belum Merdeka: Dijajah oleh Bangsa Sendiri.”

Pantauan di lapangan, massa aksi mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI dengan pemasangan pagar kawat berduri. Namun, mahasiswa berhasil menerobos barikade tersebut hingga berhadapan langsung dengan personel polisi yang berjaga.

Dalam orasinya, para demonstran menyuarakan kekecewaan bahwa cita-cita kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud. Mereka menilai rakyat masih terjerat “penjajahan baru” melalui praktik korupsi, ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam.

“Kami menilai rakyat masih terjajah oleh praktik korupsi, ketidakadilan, kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah yang jauh dari kepentingan rakyat,” tegas Koordinator Aksi Muhammad Alfadly Ridwan.

Delapan Tuntutan Mahasiswa

Gerakan Bogor Melawan mengajukan delapan tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah:

1. Hapus tunjangan mewah DPRD.

2. Batalkan kenaikan harga beras.

3. Hentikan eksploitasi sumber daya alam.

4. Wujudkan keadilan sosial.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset.

6. Tegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

7. Hentikan represivitas aparat dan bebaskan mahasiswa yang ditahan.

8. Mosi tidak percaya terhadap pemerintah pusat dan Wali Kota Bogor.

Alfadly menyoroti tunjangan mewah DPRD yang dinilai pemborosan di tengah krisis ekonomi rakyat. “Belum lagi kenaikan harga beras yang makin memberatkan rakyat saat daya beli menurun,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan praktik perampasan dan eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir elite. “Keadilan sosial harus diwujudkan. Kami menolak kebijakan yang memberatkan rakyat seperti kenaikan pajak, pencabutan subsidi, dan penjualan aset negara,” lanjut Alfadly.

Ia juga menuntut langkah tegas pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset dan penegakan hukum yang adil. “Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.

Alfadly menambahkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus dilindungi. “Kami akan membuat mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan wali kota Bogor. Kami menolak kepemimpinan yang arogan, anti-rakyat, dan gagal memenuhi janji politik,” pungkasnya.

Editor : Ifan Jafar Siddik